Xi Jinping Cetak Rekor Baru dalam Sejarah China, Penguasa Paling Kuat Sejak Mao Zedong
CHINA – Xi Jinping mencetak rekor terbaru dalam sejarah China setelah resmi terpilih sebagai Presiden China ketiga kalinya secara berturut-turut.
Jinping menang usai hampir 3.000 anggota parlemen China, Kongres Rakyat Nasional (NPC), memilih dengan suara bulat di Aula Besar Rakyat.
Dia menang telak karena tidak ada kandidat lain. Xi, 69, juga menerima suara bulat untuk masa jabatan ketiga sebagai ketua Komisi Militer Pusat. Dikutip Channel News Asia (CNA), Xi terpilih kembali setelah perubahan konstitusi pada 2018 yang menghapus batas masa jabatan.
Pemungutan suara pada Jumat (10/3/2023) sebagian besar bersifat seremonial karena Xi telah mengunci masa jabatan ketiga yang bersejarah sebagai Kepala Partai Komunis China pada kongres partai besar pada Oktober tahun lalu. Posisi ini sekaligus ‘menyegel’ posisinya sebagai penguasa paling kuat di China sejak Mao Zedong.
Sebelumnya, nama Jinping juga sudah menguat di pertemuan Kongres Rakyat Nasional (NPC) yang dikenal dengan Dua Sesi. Pertemuan tahunan itu akan meresmikan kepemimpinan Xi, karena ia terpilih sebagai Presiden China dan kepala angkatan bersenjata.
Xi diketahui mengamankan posisinya di eselon kekuasaan China pada Oktober tahun lalu, ketika Partai Komunis memilihnya kembali sebagai pemimpin mereka untuk masa jabatan ketiga.
Itu adalah terobosan dari tradisi puluhan tahun, karena tidak ada pemimpin partai lain selain pemimpin pertama Komunis China, Mao Zedong, yang akan menjabat selama ini. Dalam pertemuan NPC 2018, anggota parlemen telah menyetujui penghapusan batasan masa jabatan presiden, yang secara efektif memungkinkan Xi untuk tetap menjadi pemimpin seumur hidup.
Penunjukan Xi terjadi ketika dia menghadapi tekanan domestik untuk membalikkan ekonomi yang dihantam oleh strategi nol-Covid dan tindakan kerasnya di berbagai sektor bisnis.
Di luar negeri, dia mengalami hubungan yang memburuk dengan Amerika Serikat (AS) selama perang Ukraina dan insiden balon mata-mata baru-baru ini.
Pertemuan tahunan ini juga digelar untuk membentuk kembali beberapa lembaga utama Partai Komunis dan negara.
Menurut media pemerintah, pertemuan ini juga akan memperketat kontrol atas badan-badan yang mengawasi sektor keuangan dan pekerjaan ilmiah dan teknologi, sambil "memperkuat pekerjaan pembangunan partai" di bisnis swasta.
Langkah tersebut kemungkinan akan semakin mengaburkan batas antara Partai Komunis China dan pemerintah, dan mengkonsolidasikan kontrol partai atas sektor swasta.
(Susi Susanti)
