BANGKOK – Pemerintah Thailand membubarkan parlemennya pada Senin, (20/3/2023) untuk membuka jalan bagi pemilihan umum pada Mei. Pemungutan suara itu diprediksi akan menyalakan kembali perebutan kekuasaan yang berlangsung lama antara lembaga yang didukung militer dan gerakan politik yang telah mendominasi pemilihan untuk dua dekade.
Raja Maha Vajiralongkorn mengesahkan keputusan untuk membubarkan parlemen, menurut pengumuman di Royal Gazette pada Senin, menjelang pemilihan yang harus diadakan dalam waktu 45 hingga 60 hari.
Belum ada tanggal yang diumumkan, tetapi dua sumber yang mengetahui masalah tersebut sebelumnya pada Senin mengatakan kepada Reuters bahwa pemungutan suara akan dilakukan pada 14 Mei.
"Ini adalah pengembalian kekuasaan pengambilan keputusan politik kepada rakyat dengan cepat untuk melanjutkan pemerintahan yang demokratis dengan Raja sebagai kepala negara," demikian bunyi dekrit yang dipublikasikan pada Senin, sebagaimana dilansir Reuters.
Pemilihan secara luas mengadu keluarga miliarder Shinawatra dan sekutu bisnisnya melawan partai dan politisi yang dekat dengan saingan mereka di antara militer royalis dan konservatif.
Dengan kebijakan populis yang ditujukan untuk kelas pekerja Thailand, partai-partai yang dikendalikan oleh Shinawatra telah memenangkan setiap pemilihan sejak 2001, termasuk dua kali kemenangan telak, tetapi tiga pemerintahannya disingkirkan dalam kudeta militer atau oleh keputusan pengadilan.