Muslim di China Hadapi Larangan Puasa Selama Ramadhan, Apa yang Harus Dilakukan Publik Internasional?
JAKARTA - Organisasi Kongres Uighur Dunia melaporkan tindakan Pemerintah China yang melarang warga negaranya atau siapapun yang berada di Tiongkok, untuk melalukan ibadah puasa.
Dalam laporan tersebut, Beijing disebutkan mengancam akan menangkap siapapun yang berani melaksanakan puasa di bulan suci Ramadhan.
Juru bicara Kongres Uighur Dunia, Dilshat Rishit, mengungkap warga Muslim di barat laut Xinjiang dalam pantauan ketat agar mereka tak berpuasa.
Menurut Rishit, warga Muslim diperintahkan untuk tidak mengizinkan anak-anak berpuasa dan pihak berwenang juga menginterogasi anak-anak untuk mengetahui informasi berar tidaknya orang tua mereka mengikuti keputusan Beijing yang melarang berpuasa.
“Selama Ramadhan, pihak berwenang Tiongkok mewajibkan 1.811 desa (di Xinjiang) untuk menerapkan sistem pemantauan sepanjang waktu, termasuk inspeksi langsung ke rumah keluarga Uighur," kata juru bicara Kongres Uighur Dunia Dilshat Rishit.
Yang sangat sangat menyakitkan dan memilukan, lanjut Dilshat Rishit, selama Ramadhan, Otoritas China memanggil seluruh umat muslim setiap siang hari untuk makan, agar memastikan mereka tidak menjalankan ibadah wajib puasa bagi siapapun yang beragama islam.
Merespon hal ini, Dewan Pimpinan Pusat Pelajar Islam Indonesia (DPP PII) meminta pemerintah Indonesia dan negara-negara dunia untuk mengutuk Beijing dan membawa permasalahan berat Hak Azazi Manusia (HAM) ini ke Mahkamah Internasional.
Wakil Bendahara DPP PII, Furqan Raka mengatakan perbuatan China melarang umat muslim di Tiongkok berpuasa, adalah tindakan keji dan tidak menghormati agama Islam sebagai agama yang sah di akui oleh peradaban umat manusia di dunia.
“Pertama, DPP PII mengutuk Laktanullah Beijing, zionis komunis atas tindakannya melarang umat muslim berpuasa di bulan suci Ramadhan,” kata Furqan Raka kepada wartawan, Sabtu, (1/4/2023).
Lebih lanjut, Furqan Raka menyebut langkah Tiongkok melarang muslim di China untuk berpuasa, adalah bukti nyata permusuhan Beijing terhadap agama islam dan tidak menutup kemungkinan juga terhadap agama-agama lainnya.
Sedikitnya 11,4 juta Muslim Hui China, sebuah komunitas dekat etnis China yang telah mempertahankan keyakinan Muslim mereka selama berabad-abad, saat ini berada dalam situasi berbahaya karena kepecayaan mereka dipaksa terhapus oleh Beijing yang saat ini dikuasai penuh oleh Partai Komunis Tiongkok.
Beberapa kelompok dan penggiat HAM internasional termasuk jaringan pembela HAM China dalam laporannya menyebut umat muslim di Tiongkok meski tercatat sebagai warga negaranya, telah diidentifikasi oleh Beijing sebagai ancaman yang harus diselesaikan melalui asimilasi paksa.
“Ini sangat kontras dengan kebebasan beragama yang mereka nikmati sebelum Presiden Xi Jinping melancarkan serangan baru terhadap ibadah agama, memaksa orang Kristen, Muslim, dan Budha untuk tunduk pada kontrol partai dan penyensoran kehidupan beragama,” jelas Furqan Raka.
Dari laporan tersebut, diketahui jika urusan agama di bawah Xi telah sangat kental dengan retorika Islamofobia yang telah merasuki wacana kontraterorisme global China, sehingga menjadikan muslim sebagai target kampanye kontraterorisme di Xinjiang, dengan lebih dari 100.000 Hui dikirim ke kamp ‘pendidikan ulang’ bersama orang Uighur.
China juga menargetkan komunitas Muslim dengan kampanye ‘persatuan etnis’ di mana para pejabat memberlakukan program ‘kerabat Han China’ pada keluarga etnis minoritas Uighur yang kemudian menekan mereka untuk mematuhi tradisi non-Muslim, termasuk minum alkohol dan makan daging babi.
Kebijakan ‘persatuan’ telah terjadi di Xinjiang dengan latar belakang penahanan massal setidaknya 1,8 juta orang Uighur dan etnis minoritas Muslim lainnya di kamp "pendidikan ulang", dan keterlibatan mereka dalam kerja paksa, serta di tengah laporan sistem pemerkosaan, pelecehan seksual, dan sterilisasi paksa terhadap wanita Uyghur di kamp.
“Tidak terhitung lagi video maupun laporan investigasi di media massa dan media sosial yang menggambarkan kondisi real di Xinjiang, dimana muslimah Uighur dipaksa kawin dengan pria komunis China,” ungkap Furqan Raka.
“Belum lagi anak-anak dan remaja Uighur yang dipaksa menelan mentah-mentah budaya China yang jauh dari nilai-nilai islam, misalnya minum minuman berakohol, main judi, berzinah dan lain sebagainya,” tambah Furqan Raka.
DPP PII meminta pemimpin-pemimpin dunia khususnya Indonesia untuk mengikuti langkah berani Presiden Amerika Serikat, Joe Biden yang lantang mengatakan Amerika Serikat mendukung komunitas Muslim yang menderita kesulitan dan penindasan.
Joe Biden memastikan Amerika Serikat berdiri dalam solidaritas dengan Muslim yang terus menghadapi penindasan, termasuk Uighur di Republik Rakyat Tiongkok, Rohingya di Burma, dan komunitas Muslim lainnya yang menghadapi penganiayaan di seluruh dunia.
“Sudah saatnya negara-negara dunia yang beragama untuk menyeret Presiden Xi Jinping dan kroni-kroninya ke Pengadilan HAM Internasional, untuk mempertanggungjawabkan dosa-dosanya terhadap muslim di China,” pungkas Furqan Raka.
(Khafid Mardiyansyah)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
