Hadi Tjahjanto Sebut GTRA Summit Wadah Percepatan Reformasi Agraria
JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN, Hadi Tjahjanto, mengatakan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit bakal menjadi forum untuk memadukan kebijakan pertanahan antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mensukseskan Reforma Agraria.
Pesan tersebut disampaikan Hadi Tjahjanto saat resmi membuka kegiatan kick off meeting GTRA Summit 2023 di Hotel Artotel, Jakarta Selatan, pada Selasa (11/4/2023).
“GTRA Summit akan menjadi wadah koordinasi lintas sektor untuk mendukung percepatan pelaksanaan program strategis nasional reforma agraria,” ucap Hadi Tjahjanto, dilansir dari Antara.
Selain pembahasan mengenai Reforma Agraria, Menteri ATR/BPN menekankan GTRA Summit 2023 juga akan membahas terkait kebijakan administrasi pertanahan melalui penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Dengan mengutip Presiden Jokowi, Hadi menyebut pihaknya akan berusaha menyelesaikan masalah-masalah pertanahan yang ada di masyarakat agar sengketa-sengketa lahan dapat diselesaikan.
“Dua hal ini (Reforma Agraria dan Penyusunan RDTR), akan bermuara pada kesejahteraan rakyat. Dan itulah yang menjadi tujuan kita bersama,” kata Menteri ATR/BPN.
GTRA Summit yang bertemakan Transformasi Reforma Agraria untuk Kepastian Hukum, Keberlanjutan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat, diketahui akan dimulai dengan berbagai diskusi dua mingguan untuk menjembatani pertemuan puncak di Karimun, Kepulauan Riau pada 29-31 Agustus 2023 mendatang.
Sejumlah tema yang akan dibahas diantaranya Penguatan Skema Legalisasi Aset Permukiman di atas Air, Pulau – Pulau Kecil dan Pulau Kecil Terluar atau Terdepan, dan Resolusi Penyelesaian “Legal Vs Legitimate” BMN, BUMN/BMD, Kawasan hutan, Pertambangan Vs Penguasaan Masyarakat.
“Bukan hanya reforma agraria di darat. Masyarakat yang tinggal di atas permukaan air seperti Suku Bajo juga menjadi perhatian untuk mendapat keadilan,” lanjut Hadi Tjahjanto
Hal yang tak kalah penting dalam pembahasan tersebut juga mengenai Arah kebijakan Penyelesaian Tanah Transmigrasi, serta Percepatan Redistribusi Tanah dari Pelepasan Kawasan Hutan.
Turut hadir dalam kick off meeting tersebut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kantor Staf Presiden, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Selain itu turut hadir Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Gubernur Kepulauan Riau, Kepala Kantor Wilayah Kepulauan Riau, Bupati Karimun.
(Angkasa Yudhistira)
