Presiden Jokowi dan PM Timor Leste Bahas Keanggotaan ASEAN, Kerja Sama Ekonomi, dan Isu Perbatasan
LABUAN BAJO – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan dengan dengan Perdana Menteri (PM) Timor Leste Taur Matan Ruak di sela rangkaian KTT ASEAN Ke-42 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa, (9/5/2023).
Dalam kesempatan itu, Jokowi mengangkat isu mengenai keanggotaan Timor Leste di ASEAN dan sejumlah isu bilateral lainnya, demikian disampaikan Menlu Luar Negeri RI (Menlu RI) Retno Marsudi dalam pengarahan pers, Selasa.
Menlu RI mengatakan bahwa Presiden Jokowi menyampaikan ucapan selamat datang kepada PM Timor Leste, yang untuk pertama kalinya berpartisipasi dalam KTT ASEAN. Jokowi mengatakan bahwa mengatakan bahwa peta jalan (roadmap) untuk menjadikan Timor Leste sebagai anggota ke-11 akan disepakati pada masa keketuaan Indonesia tahun ini.
“Bapak Presiden menyampaikan bahwa selama Keketuaan Indonesia ini, roadmap untuk Timor-Leste agar menjadi anggota penuh akan disepakati,” kata Menlu Luar Negeri RI (Menlu RI) Retno Marsudi dalam pengarahan pers, Selasa.
“Diharapkan agar Timor-Leste dapat segera memenuhi kriteria-kriteria yang ada di roadmap yang besok akan diadopsi, sehingga akan dapat menjadi anggota penuh ASEAN.”
Peta jalan tersebut merupakan langkah yang harus ditempuh Timor Leste untuk partisipasi penuh, termasuk perjanjian atau traktat yang ada dalam tiga pilar ASEAN; politik keamanan, ekonomi, dan sosial budaya.
Peta jalan itu diharapkan dapat disepakati Dewan Koordinasi ASEAN (ASEAN Coordinating Council/ACC) sebelum diserahkan kepada para pemimpin ASEAN dalam KTT nanti untuk kemudian diadopsi oleh negara-negara anggota.
Timor Leste secara resmi mengajukan diri untuk menjadi anggota ASEAN pada 2011, tetapi baru disetujui pada KTT di Phnom Penh, Kamboja pada November tahun lalu.
Selain mengenai keanggotaan Timor Leste di ASEAN, Presiden Jokowi juga membahas mengenai kerja sama ekonomi, termasuk di perbatasan wilayah Indonesia dengan Timor Leste.
“Kedua pemimpin sepakat bahwa akan dibentuk Joint Working Group yang akan mempersiapkan pengembangan kawasan ekonomi di perbatasan kedua negara,” terang Menlu RI.
Jokowi juga mengingatkan mengenai masalah pentingnya segera menyelesaikan perundingan batas darat antara kedua negara.
(Rahman Asmardika)
