Christophorus Taufik Mengapreasiasi Langkah Tegas Warga Malang Penolak Prositusi Terselubung Berkedok Hotel
JAKARTA - Warga Tlogomas, Kota Malang memprotes keberadaan sarang prostitusi berkedok hotel di lingkungan mereka. Tindakan ini diapresiasi oleh Ketua Bidang Hukum Internal DPP Partai Perindo Christophorus Taufik yang disebutnya langkah tegas dan tak anarkis dari warga.
Pria yang karib disapa Chris ini menilai, aktivitas dugaan prostitusi tersebut sudah lama mengganggu warga. Diketahui, akibat ramainya pengunjung menyebabkan kantung parkir hotel tersebut over kapasitas yang kemudian terparkir kendaraan-kendaraan di pinggir jalan.
BACA JUGA:
Christophorus Taufik, yang juga bacaleg DPR RI Dapil Jawa Timur V (Malang Raya), mengakui telah melihat sendiri spanduk penolakan warga Tlogomas tersebut.
Dalam spanduk penolakan warga yang tersebar di beberapa titik itu, tertuliskan istilah 'mbalon' atau jika diartikan dalam bahasa Malang-an pelacuran.
BACA JUGA:
"Saya memaknai penggunaan istilah tersebut sebagai ungkapan kekesalan yang sudah memuncak, sehingga teman-teman di Malang memilih kalimat yang tidak bisa ditafsirkan macam-macam lagi sudah jelas dan tegas yang ditolak itu apa," kata Chris, Selasa (16/5/2023).
"Dugaan saya kegiatan di tempat tersebut sudah lama mengganggu warga tetapi mungkin dengan berbagai argumen dan/atau istilah menjadi tidak bisa ditindak atau ditertibkan, sehingga ketika timbul keributan, warga langsung mempermasalahkan dan memilih istilah yang jelas tegas, tidak pakai tedeng aling-aling lagi," sambungnya.
Selain lewat spanduk, politisi Partai Perindo, partai yang dikenal peduli rakyat kecil, gigih memperjuangkan penciptaan lapangan kerja, dan Indonesia sejahtera itu, menyebutkan warga juga melayangkan protes melalui surat yang ditujukan kepada Pemerintah Kota Malang.
Isi surat tersebut berupa permintaan pencabutan izin dua hotel yang diduga menjadi sarang prostitusi.
"Protes tersebut juga disambut dengan tindakan nyata dari Pemkot (Malang). Apresiasi untuk Pemkot dan warga Tlogomas pada khususnya, maupun Malang Raya pada umumnya yang selalu menunjukkan peran aktifnya sebagai bagian dari masyarakat sipil dalam menyikapi berbagai masalah kemasyarakatan. Semoga bisa diselesaikan segera sesuai peraturan yang berlaku," ujar politisi Partai Perindo, partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu.
