China Colek Israel: Berhenti Langgar Batas di Tanah Palestina
CHINA - China meminta Israel untuk berhenti melanggar batas wilayah dan sumber daya Palestina. China menilai Tel Aviv terus mengizinkan dan menyetujui pembangunan permukiman ilegal Yahudi di Wilayah Pendudukan.
"Sejak awal tahun ini, Israel terus memajukan tindakan sepihak untuk menyetujui pemulangan, membangun pemukiman baru dan melegalkan pemukiman," ucap Wakil Perwakilan Tetap China untuk PBB, Geng Shuang seperti dikutip dari Middle East Monitor, Minggu (28/5/2023).
Ia mengatakan pembangunan dan kegiatan pemukiman seperti itu melanggar hukum internasional dan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2334. Shuang menyatakan sikap Beijing untuk mendesak Israel buat segera menghentikan aksinya dan berhenti merambah tanah serta sumber daya rakyat Palestina.
BACA JUGA:
Shuang juga menekankan bahwa status quo sejarah tempat suci keagamaan di Yerusalem harus dihormati dan ditegakkan.
Ia mengatakan bahwa Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir "menyebabkan ketegangan baru" dengan menyerbu kompleks Masjid al-Aqsa untuk kedua kalinya tahun ini. Selain itu, pernyataan kepemilikan Israel atas situs suci Islam tersebut juga memanaskan situasi.
"Soal tempat suci keagamaan, Israel harus menghentikan provokasinya, menjamin hak beribadah umat Islam, menegakkan perdamaian dan ketenangan tempat suci keagamaan, dan menghormati perwalian Yordania", tegasnya.
Dia menunjukkan peningkatan peran China dalam masalah ini, seperti yang lainnya di kawasan itu, dan kemungkinan melampaui Amerika Serikat sebagai kekuatan penengah dan hegemoni.
Menurut Shuang, seharusnya mengacu pada AS, bahwa negara dengan pengaruh besar pada pihak-pihak terkait harus melakukan upaya nyata untuk memajukan proses perdamaian Timur Tengah dan tidak boleh mencegah Dewan Keamanan untuk mencapai konsensus minimum tentang masalah Palestina-Israel.
Pernyataan diplomat China itu muncul ketika pemerintah Israel menyetujui anggaran negara yang diusulkan untuk 2023-2024, yang mengalokasikan sekitar 941 juta USD untuk proyek pemukiman ilegal dan peningkatan infrastruktur mereka.
( Muhammad Fadli Rizal)
