Rapat Anggaran, Menhan dan Panglima TNI Tak Hadir di Komisi I DPR
JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto dan Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono tidak hadir dalam rapat anggaran bersama Komisi I DPR RI di Senayan Jakarta pada Rabu (7/6/2023).
Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid mengatakan, ketidakhadiran Prabowo dikarenakan ada agenda khusus yang tidak dapat ditinggalkan.
"Menteri Pertahanan atas surat yang sudah dikirimkan ke DPR RI dengan nomor B/6235/LG.01.01/05/2023 sehubungan dengan alasan yang diberikan adalah pada waktu yang bersamaan sudah memiliki agenda khusus sehingga tidak dapat ditinggalkan sehingga mendelegasikan kepada Wamenhan," ujar Meutya Hafid di ruang rapat Komisi I DPR RI.
Sedangkan Panglima TNI, kata Meutya, ada penyampaian kegiatan Panglima TNI kepada pimpinan DPR RI, dengan dasar bahwa Panglima TNI akan menjadi tuan rumah dan memimpin pertemuan Panglima angkatan bersenjata negara-negara ASEAN atau ACDFM ke-20 tanggal 6-8 Juni 2023.
"Sehingga Panglima TNI diwakili Kasum TNI. Kemudian Surat dari Kepala Staff TNI AU tidak dapat hadir Kasau, dan akan diwakili Wakasau karena mengikuti kegiatan di Jepang dengan Kasau Jepang," ujar Meutya.
Sementara itu yang tampak hadir langsung adalah Kepala Staff TNI Angkatan Darat (AD), Jenderal TNI Dudung Abdurachman.
"Hadir secara langsung Pak Kasad Jenderal TNI Dudung Abdurahman untuk update terkait Papua. Kemudian, hadir Pak Kasal Muhammad Ali. Kita hari ini sudah 20 anggota dengan 8 fraksi mungkin akan bertambah, sehingga rapat bisa kita mulai," ucap Meutya.
Dalam kesempatan tersebut, Meutya menyebutkan ada pergantian anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra.
"Surat dari Fraksi Gerindra Nomor A.79/FPG/DPR RI/2023 tertanggal 7 Juni ada BKO sementara dari anggota semula Yan Permenas digantikan oleh Pak Imron Amin. Ini anggota Komisi I rasa lama. Belum dibilang sampai kapan. Mungkin seterusnya," kata dia.
Selanjutnya, Meutya memutuskan rapat komisi untuk bersifat tertutup karena terkait persoalan anggaran TNI dan Kementerian Pertahanan pada umumnya tertutup.
"Kami usulkan dari meja pimpinan kalau rapat anggaran dengan Kementerian Pertahanan sifatnya tertutup. Dengan demikian rapat kita buka dengan sifat tertutup," pungkasnya.
(Arief Setyadi )
