JAKARTA - Calon Presiden (Capres) yang akan bertarung dalam Pilpres 2024 mendatang, harus memiliki pemahaman politik dan ekonomi global.
Karena di tengah ketidakpastian situasi global di masa mendatang, sangat penting memiliki pemimpin yang paham betul situasi politik tidak hanya di dalam negeri tapi juga luar negeri.
"Jangan sampai kita negara besar hanya sebagai objek negara luar. Jadi memang sangat penting sekali untuk kemudian memiliki pemimpin yg punya kapasitas dan kapabilitas untuk ikut serta menentukan proses-proses yang berlangsung di kancah global," ujar pengamat politik Universitas Padjadjaran (Unpad) Mudiyati Rahmatunnisa, saat dihubungi wartawan, Kamis (15/6/2023).
Menurutnya, keberhasilan pemerintahan Jokowi menyelenggarakan Presidensi G20 menjadi sebuah standar cukup tinggi untuk calon pemimpin Indonesia kedepan.
Oleh karena itu, pemimpin Indonesia selanjutnya harus bisa bisa berkiprah penting dan ikut menjadi pengendali dari proses politik, ekonomi, atau apapun di kancah global. "Saya tidak akan spesifik tentunya menyebutkan kandidat karena sekarang masih dinamis," ujarnya.
Namun kata dia, semua nama-nama yang beredar saat ini, mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni.
"Saya pikir kandidat-kandidat yang sekarang digadang-gadang siapapun ya menurut saya adalah politisi-politiai ulung yang punya kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni dan sangat paham dengan situasi politik tidak hanya di dalam negeri tetapi juga luar negeri," pungkasnya.
Sekadar diketahui, Menko Perekonomian yang juga digadang-gadang sebagai Capres dari Partai Golkar, Airlangga Hartarto, menyampaikan penolakannya terhadap peraturan baru European Union (EU) atau EU Deforestation Regulation (EUDR) yang ditujukan untuk mengekang deforestasi global.
Airlangga menilai kebijakan tersebut merugikan negara produsen sawit serta sejumlah komoditas pangan atau hasil hutan, khususnya para petani kecil. Kebijakan ini juga dinilai sebagi neo imprealisme. Hal itu langsung disuarakan Airlangga saat datang ke markas EU di Brussels bersama Deputi Perdana Menteri Malaysia Fadillah Yusof.
Sementara itu, Menteri Pertahanan yang juga merupakan Capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto, mengajukan proposal perdamaian untuk mengakhiri perang antara Rusia dan Ukraina saat menghadiri KTT Pertahanan Dialog di Shangri-La Hotel, Singapura, Sabtu, 3 Juni 2023.
(Fahmi Firdaus )