KPI Sebut Workshop Peliputan Pemilu 2024 Bisa Jadi Pedoman
JAKARTA - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menyambut baik kegiatan Dewan Pers tentang workshop Peliputan Pemilu 2024. Kegiatan tersebut akan menyamakan persepsi semua pihak dan menjadi panduan untuk mengetahui hal yang diperbolehkan dan tidak.
Hal itu disampaikan Komisioner Bidang Isi Siaran KPI Pusat Tulus Santoso saat menghadiri acara Kick Off Workshop Peliputan Pemilu 2024 di Hall Dewan Pers, Jakarta Pusat, Senin (19/6/2023).
"Itu bisa menyamakan persepsi. Mana yang menjadi batasan. Mana yang boleh mana uang enggak boleh," katanya.
Selain itu, dengan adanya kegiatan Workshop Peliputan semua pihak dapat mengetahui koordinasi masing-masing lembaga yang berkepentingan dalam Pemilu 2024.
Dalam menghadapi tahun politik 2024, dia meminta pihak media untuk menyampiakan informasi yang benar dan akurat sesuai P3SPS yakni Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Dia menegaskan, bagi media yang melanggar aturan tidak akan sungkan menindak.
"Karena dalam aturannya mereka enggak boleh menyebarkan hoaks dan kebohongan. Aturannya sudah diatur di P3SPS di regulasi KPI. Kalau memang memberikan informasi yang baik tapi malah menyebar kebohongan tentu KPI melakukan penindakan," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengatakan, kegiatan Workshop Peliputan Pemilu 2024 dilakukan untum mengupayakan adanya kesamaan pandangan dari partai politik (parpol), penegak hukum, lembaga penyelenggara pemilu, pemangku kepentingan, dan insan pers tentang pemberitaan pemilu melalui penyelenggaraan Workshop Peliputan Pemilu 2024.
"Kami juga undang partai politik, penegak hukum, pemangku kepentingan untuk duduk bareng, termasuk KPU, Bawaslu untuk sama-sama memiliki kesamaan pandangan tentang pemberitaan pemilu," kata Ninik.
Anggota Dewan Pers Totok Suryanto telah menyampaikan bahwa workshop yang diikuti pula oleh sebelas konstituen Dewan Pers itu akan digelar di 23 atau 24 titik mewakili seluruh provinsi di Indonesia.
Meskipun begitu, Dewan Pers belum mengungkapkan tanggal penyelenggaraan workshop tersebut. Ninik mencotohkan kesamaan pandangan yang perlu diatur dalam pemberitaan pemilu itu adalah mengenai kecepatan publikasi berita.
Saat ini, dia menilai belum ada kesamaan pandangan terkait dengan hal itu, terutama antara insan pers dan partai politik.
"Ada keluhan, ini beritanya penting, teman-teman media sudah mau memberitakan, tapi butuh konfirmasi, enggak dapat misalnya (dari parpol). Padahal di era digital ini, pemberitaan enggak bisa lama. Sekarang, ya sekarang juga harus ditayangkan. Nah, itu yang para teman-teman parpol juga harus memahami kebutuhan informasi ini," jelas dia.
Ninik mengungkapkan, penyelenggaraan workshop itu dihadirkan oleh untuk membangun kerja kolaboratif dari partai politik, lembaga-lembaga penyelenggara pemilu, masyarakat sipil, dan insan pers agar pemberitaan mengenai Pemilu 202tetap berimbang, akurat, dan berpegang teguh pada kode etik jurnalistik.
Selain itu, tambah dia, workshop tersebut diharapkan pula mampu memastikan pemberitaan mengenai pemilu tidak simpang siur dan membuat kegaduhan.
(Arief Setyadi )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
