Gegara Miskin Uang, Empat Wilayah Kekuasaan Mataram Terpaksa Pinjam ke Belanda
SEJUMLAH wilayah kekuasaan Kerajaan Mataram di pesisir, konon mulai dirugikan dengan sistem baru yang berujung kekurangan uang. Alhasil mereka terpaksa meminjam uang kepada pemerintah Kompeni Belanda untuk menutupi pembiayaan wilayahnya.
Bahkan empat penguasa pesisir ini ternyata tidak dapat membayar sesuatu pun, atau jika dapat hanya sedikit. Hal ini karena mereka tak punya banyak uang dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Keadaan keuangan terparah dialami adalah Tumenggung Pati dan Ngabei Martanata dari Jepara. Sekitar bulan Puasa atau tepatnya bulan April-Mei tahun 1659. Sultan Amangkurat I pun segera menuntut dari yang tersebut pertama ini semua hasil pendapatan dan uang tol dari Pati.
H.J. De Graaf pada "Disintegrasi Mataram : Dibawah Mangkurat I" menyebut Tumenggung Pati minta kepada Kompeni untuk meminjaminya uang 20.000 rial. yang akan digunakan untuk menyelamatkan dirinya sebagaimana ia tuliskan surat itu ke kompeni. Apabila ia tidak diberi uang itu, maka ada kemungkinan ia akan diberhentikan dari jabatannya dan seluruh milik serta harta bendanya akan disita.
Karena Sunan menghendaki uang itu amat segera". Sekalipun permintaannya itu disampaikan oleh kakaknya, Wirawangsa, Kompeni menolaknya dengan sangat hormat, karena berlawanan dengan instruksi-instruksi ada.
Dipertimbangkan bahwa menolak permintaan itu memang berat, tetapi kalau dipenuhi, penagihan kembalinya akan lebih berat. Selain itu, masih ada penguasa pesisir lainnya yang miskin juga dan butuh uang. Tetapi Kompeni bersedia memberikan uang muka kalau ada penyerahan beras, gula, lada, kayu, dan lain sebagainya.
Tidak berkecil hati setelah pengalamannya yang pertama itu, Tumenggung Pati sekali lagi menyuruh anaknya yang laki- laki, Wirasuta, dan seorang kakaknya yang lain meminjam uang dari residen, karena ia benar-benar membutuhkannya. Ia berjanji akan menyerahkan sebagai penggantinya 200 balok besar seharga 1 sampai 2 ribu rial.
