Gubernur Soerjo, Ujung Tombak Surabaya hingga Gugur di Hutan Ngawi
RADEN Mas Tumenggung Ario Soerjo, pria kelahiran Magetan pada 9 Juli 1895 itu tumbuh di tengah keluarga yang berkecukupan, dikarenakan sang ayah, Raden Mas Wiryosumarto bekerja sebagai Ajun Jaksa di Magetan, Jawa Timur.
Sejak kecil, Soerjo mengenyam pendidikan Tweede Inlandsche School di Magetan, Hollandsch Inlandsche School (HIS), serta Opleidings School Voor Inlandsche Ambteraar (OSVIA).
Jiwa pemimpinnya tumbuh, saat dirinya merantau ke Madiun bersama pamannya, Raden Ronggo Kusnodiningrat. Selepas lulus dari OSVIA pada 1918, Soerjo menjajaki dunia kerja sebagai Gediplomeerd Asisstandlansche Bestuur Ambtenaar di Ngawi. Soerjo juga sempat jadi Wedana di Ngawi setahun setelahnya.
Pendidikan polisi juga sempat didapatnya di Veld Politie School di Sukabumi, Jawa Barat. Soerjo juga menyambung keturunannya bersama Raden Ajoe Siti Moettopeni yang melahirkan buah hatinya, Raden Adjeng Siti Soeprapti.
Singkat cerita, pada 1938, Soerjo sudah memegang jabatan Bupati Magetan hingga Belanda menyerah pada Jepang. Sempat terjadi insiden adu gertak antara seorang perwira Dai Nippon dengan Soerjo kala Jepang masuk ke Magetan.
Beruntung, insiden itu tak menyebabkan Soerjo kehilangan nyawa. Malah beberapa hari setelahnya, Soerjo diangkat sebagai Syuchokan atau Residen Bojonegoro. Pasca-proklamasi 17 Agustus 1945, Soerjo mendapat kehormatan menjadi Gubernur pertama Jawa Timur.
Saat sekutu mulai masuk Surabaya, Gubernur Soerjo memainkan peran penting, terutama ketika terjadi beberapa insiden antara Inggris dengan elemen militer yang dianggap pasukan sekutu sebagai “perampok”.
“Beliau ujung tombak diplomasi antara Surabaya dan Inggris. Surat-surat Inggris, tertujunya ke Gubernur Soerjo,” jelas penggiat sejarah Roode Brug Soerabaia, Ady Erlianto Setiawan.
Ya, semua hal yang dikeluhkan sekutu lewat Mayjen E.C Mansergh soal tugas sekutu di Surabaya, dikirimkan pada Gubernur Soerjo, mulai dari ketika situasi kondusif hingga memanas yang di kemudian hari pecah Pertempuran 10 November 1945.
“Sebagai perwakilan resmi pemerintah, semua surat-surat resmi tentara Inggris ditujukan pada beliau. Mulai dari surat dengan awalan kata-kata sopan dengan kata ‘Mister’, hingga pakai nama langsung, ‘to: RMT Soerjo’ ketika suasana makin memanas,” tambahnya.
Seperti ketika terjadi insiden tembak-menembak pada akhir Oktober. Mansergh mengirim surat bernomor G-512-1 yang isinya mengeluhkan adanya hambatan rakyat Surabaya dalam tugas mereka mengevakuasi kaum interniran. Hari berikutnya surat lain datang yang berisi dan tuduhan bahwa Kota Surabaya dikuasai para perampok.
Mansergh sendiri mengharapkan kehadiran Gubernur Soerjo ke kantornya untuk menanggapi hal itu. Tapi Gubernur Soerjo tak sudi dan memilih mengirim surat balasan bernomor 1-KBK pada 9 November, via utusan Residen Sudirman, Roeslan Abdoelgani dan TD Kundan.
Isinya berintikan sanggahan terhadap segala tuduhan Mansergh, jawaban pengembalian truk-truk yang dirampas kepada Inggris, serta pengangkutan mayat-mayat tentara Inggris.
Ketiga utusan Gubernur Soerjo itu membawa balasan lain berupa ultimatum penyerahan senjata dengan tenggat waktu 10 November 1945. Hal ini segera dikomunikasikan ke pemerintah lewat Menteri Luar Negeri Mr. Achmad Soebardjo.
Soekarno dan Mohammad Hatta sendiri tak punya tanggapan. Perwira tinggi sekutu di Jakarta, Jenderal Philip Christison juga gagal membujuk Inggris mencabut ultimatumnya.
Soebardjo kemudian menyerahkan segala keputusan di tangan Gubernur Soerjo. Lantas keluarlah pidato orang nomor satu di Jatim itu kepada segenap rakyat Surabaya dan sekitarnya pada 9 November malam lewat radio.
"Saudara-saudara sekalian. Pucuk pimpinan kita di Jakarta telah mengusahakan akan membereskan peristiwa Surabaya pada hari ini, tetapi sayang sekali sia-sia belaka, sehingga kesemuanya diserahkan kepada kebijaksanaan kita di Surabaya sendiri.
Semua usaha kita untuk berunding senantiasa gagal. Untuk mempertahankan kedaulatan negara kita, maka kita harus menegakkan dan meneguhkan tekad kita yang satu, yaitu berani menghadapi segala kemungkinan.
Berulang-ulang telah kita kemukakan bahwa sikap kita ialah, lebih baik hancur dari pada dijajah kembali. Juga sekarang dalam menghadapi ultimatum pihak Inggris, kita akan memegang teguh sikap kita ini. Kita tetap menolak ultimatum itu.
Dalam menghadapi segala kemungkinan besok pagi, mari kita semua memelihara persatuan yang bulat antara pemerintah, rakyat, TKR, Polisi dan semua Badan-badan perjoangan pemuda dan rakyat kita.
Mari kita sekarang memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga kita sekalian mendapat kekuatan lahir-bathin serta Rakhat dan Taufik dalam perjoangan. Selamat berjoang!,”
Pertempuran besar pun tak terelakkan. Tanggal 10 pagi Kota Surabaya dihantam dari udara, laut dan darat. Perlawanan sengit dilancarkan. Pihak Inggris pun sempat kewalahan dan menyebut Surabaya sebagai “Inferno”, atau kota neraka.
Pun begitu, Gubernur Soerjo serta elemen militer republik lainnya mesti menyingkir ke luar Kota Surabaya setelah pertempuran yang berlarut-larut. Gubernur Soerjo kemudian mendirikan pemerintahan darurat di Mojokerto.
Gubernur Soerjo sendiri digantikan pada 1947 lantaran diangkat pemerintahan pusat sebagai wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dan setahun kemudian, 10 September 1948, Soerjo ditemukan tak bernyawa di sebuah hutan di Ngawi yang belakangan diketahui, Soerjo jadi korban PKI Madiun.
Soerjo kemudian dikebumikan di Makam Sasono Mulyo, Magetan. Selain dianugerahi gelar pahlawan nasional pada 1964, sosok Gubernur Soerjo diabadikan menjadi nama jalan di Kota Surabaya, nama perguruan tinggi; Universitas Suryo di Ngawi, serta tiga monumen di Surabaya, Magetan dan Ngawi.
(Awaludin)
