Lebih lanjut Wanhar menjelaskan bahwa sesuai hasil Rapat Kerja Menteri ESDM dengan Komisi VII DPR RI pada 22 September 2022, telah disetujui alokasi APBN Tahun 2023 untuk melanjutkan Program BPBL sebanyak 83.000 rumah tangga yang tersebar di 34 provinsi.
Dalam perjalanannya, pada April 2023 telah dilakukan revisi DIPA sehingga jumlah tersebut bertambah menjadi 125.000 rumah tangga yang bersumber dari pemanfaatan sisa anggaran kegiatan lain.
"Pada tahun 2023 Provinsi Jawa Tengah sendiri direncanakan mendapat alokasi sebesar 15.000 rumah tangga penerima BPBL," ujar Wanhar.
Dalam kesempatan yang sama Anggota Komisi VII H. Abdul Kadir Karding mengatakan pemerintah melalui Kementerian ESDM dan PLN mempunyai cita-cita tidak ada rumah tangga yang tidak punya listrik.
"Itu merupakan tugas negara, negara harus hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yaitu listrik," ungkapnya.