Junta Militer Perintahkan Polisi Usir Dubes Prancis dari Niger
NIAMEY - Junta yang berkuasa di Niger telah memerintahkan polisi untuk mengusir duta besar Prancis, sebuah tindakan yang menandai semakin memburuknya hubungan kedua negara. Paris mengatakan bahwa perwira militer yang merebut kekuasaan di Niamey bulan lalu tidak memiliki kewenangan untuk melakukan hal itu.
Para pemimpin kudeta mengikuti strategi junta di negara tetangga Mali dan Burkina Faso dalam menjauhkan diri dari bekas kekuasaan kolonial di wilayah tersebut di tengah gelombang sentimen anti-Prancis.
Visa duta besar Prancis Sylvain Itte dan keluarganya telah dibatalkan dan polisi diperintahkan untuk mengusir utusan tersebut, kata junta dalam sebuah pernyataan tertanggal 29 Agustus dan dikonfirmasi keasliannya pada Kamis, (31/8/2023) oleh kepala komunikasinya.
Junta Niger pada Jumat, (25/8/2023) lalu memerintahkan Itte meninggalkan negara itu dalam waktu 48 jam sebagai tanggapan atas apa yang mereka sebut tindakan Prancis “bertentangan dengan kepentingan Niger”.
Dikatakan bahwa hal ini termasuk penolakan utusan tersebut untuk menanggapi undangan bertemu dengan menteri luar negeri Niger yang baru.
Kudeta tersebut telah dikutuk oleh otoritas regional Afrika dan negara-negara Barat. Badan regional Afrika Barat, ECOWAS, menjatuhkan sanksi terhadap Niger yang telah menghambat pengiriman makanan dan bantuan ke salah satu negara termiskin di dunia.
Blok tersebut juga mengancam akan melakukan intervensi militer jika upaya diplomatik untuk memulihkan demokrasi melalui dialog gagal.
