Usai Gelar Sertijab, Pj Gubernur Ungkap Sejumlah Tantangan di Sulawesi Tenggara
KENDARI - Pj Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Komjen Pol (P) Andap Budhi Revianto resmi menjalankan roda pemerintahan di Sultra usai menggelar setijab dengan Ali Mazi di Aula Pola, Kantor Gubernur Sultra pada hari ini, Jumat (8/9/2023).
Sejumlah program kerja pun telah disiapkan untuk dijalankan demi keberlangsungan pembangunan Provinsi Sultra.
Dalam sambutannya, PJ Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto mengatakan bahwa berdasarkan pemetaan dan analisis sementara yang dilakukan, sejumlah tantangan di Provinsi Sultra perlu menjadi perhatian dan fokus kerja bersama.
Ia menambahkan bahwa sebanyak 5 tantangan yang perlu jadi perhatian khusus di Sultra. Pertama, berdasarkan data Badan Pusat Statistik terjadi lonjakan angka kemiskinan di Sultra periode Maret 2023 sebesar 11,43%.
"Kedua, Provinsi Sultra memiliki SDA mineral yang kaya," ujarnya.
Namun demikian, berdasarkan data Kementerian ESDM dan KPK ditemukan sejumlah persoalan, di antaranya beberapa perusahaan tambang ditemukan tidak taat administrasi, perizinan, maupun pajak, termasuk potensi konflik sosial mengenai ketenagakerjaan dan lahan dengan masyarakat sekitar.
Sementara tantangan ketiga, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI, Andap Budhi menerangkan bahwa terdapat beberapa permasalahan yang perlu dibenahi di Sultra, di antaranya lemahnya pelaksanaan paket pekerjaan belanja modal berupa bangunan dan akses jalan, adanya keterlambatan dan kekurangan volume pekerjaan dalam pengerjaan irigasi dan jaringan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Kemudian lemahnya pengelolaan aset tetap pemda yang ditujukan dengan adanya kehilangan aset, kerusakan aset; serta permasalahan administrasi barang habis pakai," ucapnya.
BACA JUGA:
Kemudian tantangan keempat Sultra, lanjut dia, didasari hasil Musrenbang Sultra 2023 diketahui terdapat empat aspek permasalahan dan isu strategis yang masih menjadi pembahasan utama, di antaranya pembangunan manusia, pemulihan perekonomian daerah dan penanggulangan kemiskinan, tata kelola pemerintahan, dan peningkatan kapasitas infrastruktur dasar, dan wilayah terutama infrastruktur penunjang sektor unggulan.
BACA JUGA:
"Tantangan kelima terdapat potensi kerawanan dalam proses tahapan Pemilu 2024 seperti praktik politik uang, potensi isu SARA, yang ditunggangi kelompok kepentingan tertentu yang dapat memicu konflik sosial dengan mengadu domba kesukuan dan/atau agama yang berujung konflik sosial, dan netralitas ASN," tuturnya.
(Fakhrizal Fakhri )
