Kemenkopolhukam Telusuri Dugaan Mafia Tanah di Jakarta Barat
JAKARTA - Kementrian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Ham (Kemenkopolhukam) tengah menelusuri dugaan mafia tanah yang menimpa Ahli waris Mail Bin Saijan, Munaroh (62) di Jalan Daan Mogot Nomor 170, RT 10/01, Kelurahan Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
Adapun, proses pendaftaran sertifikat tanah miliknya yang berlokasi di Jalan tersebut mandek di BPN Jakarta Barat selama delapan tahun.
Ketua Satuan Tugas Pungutan Liar (Satgas Pungli) Kemenpolhukam, Brigadir Jenderal Polisi Pujo Laksono mengatakan, pihaknya berkomitmen mencari titik terang dugaan mafia tanah yang menimpa Munaroh.
"Semuanya (sepuluh pihak) akan kami panggil untuk dimintai keterangan mulai pekan ini," ujar Brigjen Pujo saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (12/9/2023).
Nantinya, sepuluh pihak yang dimintai keterangan tersebut meliputi Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Kepala BPN Kanwil DKI Jakarta periode Tahun 2019, Jaya, Kepala BPN Jakbar periode Tahun 2019, Nandang Agus Taruna, Kepala Kantor BPN Jakarta Barat periode Tahun 2022, Sri Pranoto dan Kepala Kantor BPN Jakarta Barat periode Tahun 2023, Agus Setiadi.
Serta, mantan Lurah Duri Kepa, Muhamad Dong dan Latief, Sekretaris Kelurahan Duri Kepa Tahun 2012, Wardi, Edy Moelyo (B.Wilasantana Lawfirm), penghubung antara Munaroh dan B. Wilasantana Lawfirm, Andi Widjaja, Lawyer Eka Indra & Partner, Bubung Budi Djaelani, dan PT. BCS (Bintang Cemerlang Suksesindo).
"Kami belum bisa memastikan kebenaran kasus itu. Sebab untuk membuktikan itu, kami berencana akan memanggil semua pihak, mulai dari pihak yang bersengketa hingga instansi pemerintah dan swasta," paparnya.
Sementara itu, Munaroh menyambut baik upaya Kemenpolhukam yang mau berupaya membuktikan keadilan hukum di tanah air. Terlebih kasus yang dialaminya telah diabaikan selama bertahun-tahun lamanya.
"Saya berterima kasih atas atensi ini. Akhirnya ada titik terang terhadap permasalahan saya," pungkasnya.
(Khafid Mardiyansyah)
