Perhatian pada Persoalan Kesehatan Mental, Ganjar Pranowo Diapresiasi
Sementara itu, Diah mengungkapkan bahwa program untuk menjaga kesehatan mental tak bisa sembarangan dibuat. Perlu menjalin sinergitas antara lembaga dan kementerian sehingga komprehensif dan menyeluruh.
"Persoalan ini kompleks. Semua harus bergerak. Semua kementerian harus ikut terlibat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Kementerian Sosial Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan, semestinya mereka buat satu SKB atau pedoman yang sama untuk turunan program di masing-masing instansi," tutur Diah.
Ganjar juga pernah menyatakan ingin menjadikan persoalan kesehatan mental menjadi perhatian pemerintah secara nasional saat dirinya masih menjadi Gubernur Jawa Tengah. Diharapkan, layanan untuk merawat kesehatan mental tidak hanya ada di rumah sakit umum. Namun, juga diperbanyak di puskesmas.
Selain itu, Ganjar juga menolak rumah sakit jiwa beralih fungsi menjadi rumah sakit umum karena alasan kurangnya pendapatan. Itu merupakan salah satu upaya konkret yang dilakukannya selama memimpin Jateng.
"Harus lebih banyak pakar kesehatan mental yang bicara di publik tentang pentingnya masalah ini, dan memperluas akses konseling kesehatan mental di puskesmas,” kata Ganjar.
Problem kesehatan mental bisa berdampak pada banyak hal. Bahkan, bisa mengganggua upaya mencapai Indonesia emas pada 2045. Mengingat, Indonesia sedang mengalami bonus demografi.
"Karena kita sedang mengalami bonus demografi yang kuncinya ada di generasi muda dan belum tentu terulang lagi,” pungkas Ganjar.
(Arief Setyadi )
