Kisah Hukum Demak yang Dipengaruhi Kerajaan Majapahit, Pencuri Bisa Dipenggal Kepala
BLITAR – Demak Bintara merupakan Kerajaan Islam pertama di tanah Jawa. Demak berdiri (1475 M) setelah Kerajaan Majapahit runtuh akibat dipicu perang saudara (Perang Paregreg).
Di bawah pemerintahan Raden Patah, yakni pendiri sekaligus raja pertama yang disokong penuh oleh kekuatan Wali Songo, Kerajaan Demak menerapkan hukum baru yang bernafaskan syariat Islam.
“Yaitu kitab undang-undang yang disebut dengan nama Angger Surya Ngalam,” demikian dikutip dari buku Atlas Wali Songo (2016).
Hukum Angger Surya Ngalam mengatur kehidupan sosial rakyat Demak. Agar tercipta ketertiban sosial, undang-undang yang berlaku mengatur sanksi tegas bagi mereka yang terbukti bersalah di masyarakat.
Misalnya untuk tindak pencurian. Pelaku yang terbukti mencuri dijatuhi hukuman potong tangan. Mereka yang mencuri dengan disertai aksi pembunuhan, bisa dijatuhi hukuman lebih berat, yakni dipenggal kepala.
Hukuman bunuh juga berlaku bagi seorang pezina dan pembuat fitnah. Sementara untuk seorang penyiksa, undang-undang Angger Surya Ngalam menyiapkan hukuman siksaan setimpal bagi pelaku.
Kendati demikian, yang bersangkutan bisa dihukum membayar denda atau dibunuh jika korban yang disiksa sampai menjemput ajal.
Raden Patah yang terlibat langsung dalam penyusunan undang-undang Demak, menerapkan Angger Surya Ngalam secara adil, tanpa pandang bulu. Tidak heran, selama pemerintahan Raden Patah rakyat Demak menerima pelaksanaan undang-undang tanpa ada resistensi. “Penduduk mengikuti hukum Demak Bintara dalam memelihara ketertiban masyarakat”.
Kerajaan Demak berdiri seiring dengan runtuhnya kekuasaan Majapahit. Raden Patah merupakan putra Prabu Brawijaya, raja terakhir Majapahit yang menikahi seorang perempuan Cina.
