Pembahasan RUU Anggaran Masih Mandek, AS Bersiap hadapi Shutdown
WASHINGTON - Gedung Putih pada Jumat (22/9/2023) mengarahkan badan-badan federal Amerika Serikat (AS) untuk bersiap menghadapi penghentian kegiatan pemerintahan atau shutdown.
Pengarahan tersebut diberikan setelah sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Faksi Republik pergi keluar Kota Washington untuk berakhir pekan tanpa menghasilkan rencana terkait pendanaan pemerintah dan mencegah terjadinya gangguan terhadap layanan federal yang merugikan secara politik dan ekonomi.
Penutupan operasi pemerintahan federal setelah 30 September nampaknya sudah pasti kecuali Ketua DPR Kevin McCarthy bisa membujuk para politisi sayap kanan Partai Republik yang ‘mbalelo’ untuk mengizinkan Kongres menyetujui langkah pendanaan sementara. Pendanaan sementara itu berfungsi untuk mencegah penghentian kegiatan pemerintahan ketika pembahasan berjalan.
Sebaliknya, dia malah meluncurkan rencana yang jauh lebih ambisius untuk mencoba meloloskan beberapa rancangan undang-undang pendanaan setelah DPR kembali bersidang pada Selasa (26/9/2023), hanya tersisa lima hari untuk menyelesaikan kebuntuan tersebut.
“Kami memiliki anggota yang bekerja, dan mudah-mudahan kami dapat bergerak maju pada Selasa untuk meloloskan rancangan undang-undang ini,” kata McCarthy kepada wartawan di Gedung Capitol sebagaimana dilansir VOA Indonesia.
McCarthy mengisyaratkan preferensinya untuk menghindari penutupan pemerintahan. Namun, sayap kanan dari mayoritas DPR berhasil mengambil kendali.
“Saya masih percaya jika Anda menutup diri, Anda berada dalam posisi yang lebih lemah,” katanya.
Kebuntuan pembicaraan dengan anggota DPR dari Partai Republik mengenai pendanaan pemerintah menimbulkan risiko pada berbagai kegiatan, di antaranya tertundanya gaji untuk aparat militer dan personel penegak hukum, keamanan pangan dan program bantuan pangan, perjalanan udara dan pemrosesan paspor. Bahkan berpotensi mengganggu perekonomian AS.
