Siapakah yang Berhasil Membubarkan PKI di Indonesia? Ini Dia Sosoknya
JAKARTA - Siapakah yang berhasil membubarkan PKI di Indonesia? Pertanyaan yang sering kali terlintas, mengingat PKI dikenal begitu kejam.
Partai Komunis Indonesia (PKI) merupakan salah satu partai tertua dan terbesar di Indonesia. Keberadaanya saat itu menjadi partai yang diikuti oleh banyak orang dari berbagai kalangan, mulai dari intelektual, buruh, hingga petani.
Mengutip berbagai sumber, Rabu (27/9/2023), PKI lantas dibubarkan oleh Soeharto yang kala itu masih menjadi Panglima Angkatan Darat (AD).
Tepat satu hari setelah mengantongi Supersemar yakni 12 Maret 1966, Soeharto dengan mengatasnamakan Presiden Soekarno, mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 1/3/1966.
Adapun isinya membubarkan Partai Komunis Indonesia, termasuk bagian-bagian organisasinya dari tingkat pusat sampai ke daerah beserta seluruh organisasi yang seasas, berlindung, dan bernaung di bawahnya.
Keppres tersebut juga menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia.
-Sejarah PKI
Dipa Nusantara Aidit (DN Aidit) adalah sosok dalam Kabinet Dwikora, sekaligus Ketua Central Committee (CC) Partai Komunis Indonesia. Dialah yang disebut-sebut oleh pemerintah Orde Baru, bertanggung jawab atas G30S PKI.
Pada 1965 sebelum terjadinya peristiwa di Lubang Buaya, PKI kembali berhasil menjadi partai besar nomor empat di Indonesia.
Sejak dikeluarkannya dekrit presiden 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno, saat itu juga Presiden Soekarno mengenalkan ‘Demokrasi Terpimpin’.
Sesuai dengan namanya, Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh satu orang yaitu Presiden Soekarno. PKI menyambutnya dengan hangat dan menganggap bahwa Bung Besar mempunyai mandat untuk persekutuan konsepsi yaitu antara Nasionalis, Agama dan Komunis yang dinamakan NASAKOM.
Sejaka demokrasi terpimpin secara resmi dimulai, Indonesia memang diwarnai dengan figur Soekarno yang menampilkan dirinya sebagai penguasa tunggal di Tanah Air. Soekarno juga menjadi kekuatan penengah antara kelompok politik besar yang saling mencurigai.
Usul pembentukan angkatan kelima selain TNI-AD, TNI-AU, TNI-AL, dan Polisi yang dikemukakan oleh PKI pada Januari 1965, sehingga semakin memperkeruh suasana terutama dalam hubungan antara PKI dan TNI-AD.
Tentara membayangkan bagaimana 21 juta petani dan buruh bersenjata, bebas dari pengawasan mereka. Bagi para petinggi militer, gagasan ini bisa berarti pungkuhan aksi politik matang dan bermuara pada dominasi PKI yang hendak mendirikan pemerintahan komunis pro RRC (Republik Rakyat Cina) yang komunis di Indonesia.
Usulan ini akhirnya memang gagal direalisasikan. Oleh karena itu, akhirnya PKI menyebarkan isu dewan jenderal di tubuh TNI-AD yang tengah mempersiapkan suatu kudeta. Lalu PKI memperkuat aksi fitnah dengan menyodorkan “Dokumen Gilchrist”.
Memasuki akhir tahun 1964, ribuan petani bergerak merampas tanah yang bukan hak mereka atas hasutan PKI. Bentrokan besar terjadi antara simpatisan PKI, polisi, dan para pemilik tanah. Bentrokan-bentrokan tersebut dipicu oleh propaganda PKI yang menyatakan bahwa petani berhak atas setiap tanah, tidak peduli tanah siapapun (milik negara = milik bersama).
(RIN)
(Rani Hardjanti)
