BUMN Indonesia Dituduh Jual Senjata ke Junta Myanmar, DEFEND ID: Kami Dukung Penuh Resolusi PBB
BANDUNG - Holding BUMN Industri Pertahanan (DEFEND ID) menegaskan tidak pernah melakukan ekspor produk industri pertahanan ke Myanmar pasca kudeta 1 Februari 2021, sejalan dengan Resolusi Majelis Umum PBB nomor 75/287 yang melarang suplai senjata ke Myanmar. Pernyataan ini disampaikan DEFEND ID sebagai respons atas pengaduan kelompok hak asasi manusia (HAM) awal pekan ini.
Kelompok HAM, yang mencakup dua organisasi Myanmar, Organisasi Hak Asasi Manusia Chin dan Proyek Akuntabilitas Myanmar, serta mantan jaksa agung Marzuki Darusman menuduh produsen senjata negara Indonesia PT Pindad, pembuat kapal negara PT PAL, dan perusahaan dirgantara PT Dirgantara Indonesia telah memasok peralatan ke Myanmar melalui perusahaan Myanmar bernama True North, yang menurut mereka dimiliki oleh putra seorang menteri di pemerintahan militer Myanmar.
Dalam pernyataan pers pada Rabu, (4/10/2023) DEFEND ID lewat PT Len Industri (Persero) sebagai induk holding serta beranggotakan PT Dahana, PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, dan PT PAL Indonesia, menyatakan mendukung penuh resolusi PBB dalam upaya menghentikan kekerasan di Myanmar. DEFEND ID menekankan bahwa selalu selaras dengan dengan sikap Pemerintah Indonesia dan selalu patuh dan berpegang teguh pada regulasi yang berlaku termasuk kebijakan politik luar negeri Indonesia.
DEFEND ID menegaskan bahwa PT Pindad tidak pernah melakukan ekspor ke Myanmar setelah adanya himbauan DK PBB pada 1 Februari 2021,
"Kami pastikan bahwa PT Pindad tidak melakukan kegiatan ekspor produk alpalhankam ke Myanmar terutama setelah adanya himbauan DK PBB pada 1 Februari 2021 terkait kekerasan di Myanmar. Adapun kegiatan ekspor ke Myanmar dilakukan pada tahun 2016 berupa produk amunisi spesifikasi sport untuk keperluan keikutsertaan Myanmar pada kompetisi olahraga tembak ASEAN Armies Rifle Meet (AARM) 2016," tegas DEFEND ID dalam pernyataanya.
