Pemerintah Akan Sertifikasi Lahan Sawit untuk Petani Kecil di Riau
RIAU – Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau meluncurkan Pilot Project Pemetaan Partisipatif Petani Kelapa Sawit di Riau, di Hotel Pangeran Pekanbaru, Riau.
Kegiatan ini merupakan bagian dari kerjasama antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dengan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) untuk pemetaan partisipatif petani kelapa sawit rakyat untuk sertifikat Hak Milik Petani.
Kerjasama SPKS dengan Kementerian ATR/BPN dalam pilot project ini bertujuan untuk melakukan pemetaan perkebunan petani sawit rakyat untuk penerbitan legalitas Surat Hak Milik (SHM).
Pilot Project ini diharapkan dapat mendorong percepatan penguatan data sawit rakyat serta penerbitan legalitas lahan atau pemberian hak atas tanah bagi petani sawit atau perkebunan sawit rakyat.
Ketua SPKS Nasional, Sabarudin, mengatakan bahwa pendataan sawit rakyat merupakan hal yang diperlukan saat ini, mengingat basis data perkebunan sawit rakyat belum tersedia secara lengkap.
“Karena itu pemetaan partisipatif perlu dilakukan untuk mempercepat penyediaan data kebun dan petani sawit,”ujarnya, Kamis (12/10/2023).
Agenda ini kata dia bukan hal yang baru, tetapi sudah menjadi keharusan bagi Pemerintah daerah dan seluruh pihak yang diarahkan dalam agenda rencana aksi perkebunan sawit rakyat berkelanjutan sebagai bagian yang wajib dilakukan oleh pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten.
Kakanwil BPN Provinsi Riau Asnawati menambahkan, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan produktivitas kelapa sawit.
“Artinya di sini sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya dalam negeri yaitu petani kelapa sawit,” katanya.
Menurutnya, produksi kelapa sawit di Indonesia, Riau termasuk salah satu penyumbang kelapa sawit terbesar yaitu di angka 21,47 persen. “Artinya hampir seperempat produksi sawit di Indonesia itu berasal dari Provinsi Riau,” katanya.
Lebih lanjut dia mengatakan, pemetaan partisipatif petani kelapa sawit di Provinsi Riau ini sangat penting dilakukan. Pelaksanaan pekerjaan ini akan dijadikan acuan dalam pengambilan kebijakan pelaksanaan kegiatan pengumpulan data fisik tahun selanjutnya.
“Maka dari itu, output yang ditargetkan dalam kegiatan ini adalah peta bidang tanah,” ucapnya.
Sementara itu, Sekretaris Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR/BPN Fitriani Hasibuan mengatakan, saat ini pihaknya diminta untuk melakukan pendaftaran tanah yang ada di seluruh Indonesia.
“Kegiatan ini sudah dimulai sejak tahun 2018 yang dilakukan secara masif. Dan ujungnya diharapkan tahun 2025 semua bidang tanah di negara ini akan terpetakan yang diperkirakan jumlahnya sebesar 126 juta bidang,”tuturnya.
“Dan salah satu upaya untuk mencapai hal tersebut adalah melakukan pilot project dalam pemetaan partisipatif perkebunan sawit di Provinsi Riau,” ujarnya.
Ia berharap seluruh pihak yang terlibat terkait seluruh stakeholder untuk menyukseskan program ini sehingga program ini dapat dikembangkan. “Saya harap ini menjadi cikal bakal promotor daripada pemetaan berbasis partisipasi masyarakat,” pungkasnya.
(Fahmi Firdaus )
