Akui SYL Pernah Beri Bantuan Kegiatan Sosial, Nasdem: Uang Korupsi atau Tidak Kita Tidak Tahu
JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali turut angkat bicara ihwal pernyataan Wakil Ketua KPK Alexander Mawarta yang menyebut terdapat aliran dana miliaran Rupiah dari mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) ke Partai NasDem.
Ali mengungkap SYL pernah memberi sejumlah bantuan kepada Partai NasDem saat menjabat Mentan. Salah satunya bantuan untuk kegiatan sosial berupa paket sembako yang akan dibagikan ke warga di Kepulaian Seribu.
"Nah apakah ini berasal dari uang korupsi? Apakah ini berasal dari CSR perusahaan dari mitra dia? Kita tidak tahu," kata Ali saat dihubungi, Jumat (13/10/2023).
KPK Janji Dukung Upaya Pengusutan Perkara Dugaan Pemerasan terhadap SYL
Menurutnya, pemberian bantuan itu merupakan hal yang wajar dilalukan seorang kader. Baginya, bantuan itu merupakan bentuk partisipasi dan gotong royong seorang kader kepada partai.
"Tetapi kemudian kalau dikatakan bahwa Partai NasDem mengalir uang di Partai NasDem, ini perlu saya katakan bahwa itu tak benar. Bahwa ada bantuan yang disampaikan oleh Pak Syahrul dalam kapasitasnya bukan sebagai menteri, dalam kapasitasnya sebagai kader," terang Ali.
Tak hanya itu, kata Ali, SYL juga pernah memberi bantuan paket sembako saat pandemi untuk disalurkan ke masyarakat melalui Partai NasDem. Hanya saja, ia merasa tak bijak bila bantuan itu merupakan uang hasil korupsi.
"Ini tidaklah arif, tidaklah bijak kalau kemudian ini dikategori sebagai uang (korupsi) yang mengalir ke partai," terang Ali.
Jadi Tersangka dan Ditahan, SYL Dijerat Pasal Gratifikasi hingga Pencucian Uang
"Kemudian disampaikan ada uang mengalir ke Fraksi Partai NasDem, itu seingat saya itu adalah bantuan ketika terjadi bencana di salah satu daerah, kemudian Pak Syahrul menyumbang Rp20 juta," terang Ali.
"Tentu dalam bantuan-bantuan itu, Partai NasDem tidak pernah tahu bahwa uang sumbernya dari mana," tambahnya.
Kendati demikian, Ali meminta KPK untuk tak membuat menggiring opini publik. Apalagi saat tahun politik seperti saat ini.
"Kita berharap, supaya tidak terjadi kegaduhan, tidak perlu kemudian men-judge atau menyampaikan hal-hal yang belum pasti kebenarannya," pungkasnya.
Sebelumnya, KPK menduga aliran uang haram hasil korupsi Syahrul Yasin Limpo tersebut mengalir ke Partai Nasdem senilai miliaran rupiah.
