Sidang P20, DPR Dorong Kolaborasi Multilateral untuk Percepat Transisi Energi
JAKARTA - Ketua DPR RI mengikuti rangkaian G20 Parliamentary Speaker's Summit atau P20 ke-9 di Yashoboomi Convention Center, New Delhi, India, Jumat (13/10/2023). Dalam forum itu, Puan mendorong, kerja sama dan kolaborasi multilateral yang kuat juga dibutuhkan dalam mempercepat transisi energi.
Hal itu ia ungkapkan pada sesi kedua yang mengambil tema "Transisi Energi Berkelanjutan Satu Bumi-Pintu Gerbang Menuju Masa Depan Ramah Lingkungan."
Menurutnya, akses terhadap energi terbarukan dan terjangkau yang merupakan kunci pembangunan di era mendatang. Untuk mencapai hal tersebut, semua negara diingatkan untuk bekomitmen menghadapi bersama berbagai tantangan.
"Namun, kita menghadapi tantangan yang berat. kesenjangan pembiayaan energi terbarukan yang diterima negara maju dan negara berkembang, dan dampak lanjutan dari perang dan krisis di beberapa bagian dunia yang menyebabkan melonjaknya harga pangan dan energi yang berdampak pada negara-negara berkembang," ucap Puan dalam keterangan resmi yang dikutip Sabtu (14/10/2023).
Untuk itu, Puan mendorong, kerja sama dan kolaborasi multilateral yang kuat guna mempercepat transisi energi. Selain itu, kata Puan, kerja sama juga untuk memastikan negara berkembang dapat memperoleh manfaat dari peluang dan inovasi.
"Mempercepat transisi energi memerlukan kerja sama global yang adil dan inklusif," ujarnya.
Puan lalu mencontohkan, saat ini Indonesia telah menetapkan target untuk energi terbarukan sebesar 23 persen pada tahun 2025. Bahkan di tahun 2030, ia berharap lebih dari separuh penggunaan energi terbarukan di Indonesia akan berbentuk bioenergi yang berasal dari energi surya, tenaga air, dan panas bumi.
"Dari segi instrumen pembiayaan Indonesia telah memperkenalkan obligasi syariah ramah lingkungan pada tahun 2018. Kami juga telah menerbitkan instrumen obligasi ramah lingkungan secara global," sebut Puan.
DPR sendiri pun disebut ikut berkontribusi dalam menyukseskan program energi terbarukan. Hal ini, menurut Puan, terlihat dengan tengah dilakukannya pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Energi Baru dan Terbarukan yang akan menjadi komitmen Parlemen.
"Parlemen, dalam hal ini, mempunyai peran penting untuk memajukan undang-undang yang berkontribusi terhadap kebijakan energi jangka pendek dan jangka panjang,” ungkapnya.
“Kebijakan yang mendorong peralihan ke energi terbarukan dan memprioritaskan alokasi anggaran untuk kegiatan rendah karbon," imbuh Puan.
