Pemerintah Bagikan 500 Ribu Rice Cooker, DPR Ingatkan Pengawasan Ketat Distribusi Pembagian
JAKARTA - Komisi VII DPR berharap program Pemerintah melalui Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) yang akan membagikan penggunaan alat masak berbasis listrik (AML) atau rice cooker, sejalan dengan upaya transisi energi. Pembagian rice cooker gratis pun dinilai harus dibarengi dengan program lain agar capaiannya lebih efektif.
"Beberapa masalah perlu diatasi agar program ini berjalan efektif dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pemerintah perlu mempertimbangkan kebutuhan dan keberagaman karakteristik penerima manfaat agar program menjadi tepat guna," kata Wakil Ketua Komis VII DPR RI, Eddy Soeparno, Rabu (18/10/2023).
Seperti diketahui, Kementerian ESDM akan membagikan 500 ribu rice cooker ke masyarakat dalam waktu dekat. Program tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penyediaan Alat Memasak Berbasis Listrik Bagi Rumah Tangga.
Adapun tujuan dari bagi-bagi rice cooker gratis adalah untuk menghemat LPG sekitar 29 juta kilogram (kg) atau setara 9,7 juta tabung 3 kg. Program juga diharapkan dapat menurunkan biaya memasak sebagian warga yang sebelumnya menggunakan LPG.
Langkah ini pun ditempuh sebagai upaya untuk menekan impor LPG atau Liquefied Petroleum Gas yang semakin tinggi setiap tahunnya. Eddy menilai program pembagian rice cooker gratis juga akan mendorong pengoptimalan pasokan listrik mengingat ada kelebihan pasokan listrik di tanah air.
“Program ini bisa mendorong kemandirian energi dan membantu konsumsi listrik yang lebih merata. Karena saat ini kita masih kelebihan pasokan sekitar 6,5 GW,” tuturnya.
Berdasarkan data PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), terjadi kelebihan pasokan listrik sebesar 7 gigawatt (GW) hingga akhir 2022. Di Pulau Jawa sendiri, kelebihan pasokan listrik disebabkan permintaan listrik pada tahun lalu hanya di kisaran 1,2 GW hingga 1,3 GW jauh dari yang telah disediakan.
Terlepas dari hal tersebut, Eddy mendorong agar pembagian rice cooker gratis juga menjadi langkah Pemerintah dalam mendukung upaya transisi energi. Apalagi saat ini Pemerintah tengah membuat Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) baru yang tidak mengandalkan baru bara.
“Indonesia memiliki target-target green economy. Sebaiknya program-program yang dikeluarkan Pemerintah juga harus mendukung upaya tersebut,” terangnya.
“Misalnya agar pembagian rice cooker ini sejalan dengan program transisi energi, penggunaan pasokan listrik harus memanfaatkan pembangkit energi baru terbarukan (EBT) seperti sistem pembangkit listrik tenaga air (PLTA), atau memanfaatkam potensi energi surya dan angin,” lanjut Eddy.
