BPOM Perketat Pengawasan Obat dan Pangan Olahan UMKM
JAKARTA - Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (BPOM) menambah 11 unit pelaksana teknis (UPT) untuk memperketat pengawasan obat dan pangan olahan.
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K. Lukito mengatakan, kehadiran UPT baru ini diharapkan mampu mengawal aspek jaminan keamanan pangan di masyarakat.
“Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) telah menyetujui peningkatan klasifikasi 11 UPT BPOM,” ujar Penny K. Lukito dalam keterangannya, Minggu (29/10/2023).
“Sebanyak 8 Loka POM setingkat eselon IV menjadi Balai POM setingkat eselon III. Selain itu, 3 Loka POM baru dibentuk dari Pos POM,” sambungnya.
Sejak tahun 2018, kata Penny, UPT BPOM hadir tidak hanya di 33 ibukota provinsi tetapi juga di 40 kabupaten dan kota.
“Sesuai tugas dan fungsinya, BPOM memiliki peran pada setiap titik life cycle produk obat dan makanan dari hulu ke hilir,” ujarnya.
Dia memastikan, BPOM mengawal pemenuhan aspek jaminan keamanan dan mutu sejak riset dan pengembangan hingga produk digunakan atau dikonsumsi Masyarakat.
“Pengawasan sebelum produk diedarkan (pre market) berupa pelayanan registrasi produk dan sertifikasi sarana,” imbuhnya.
“Sampai saat ini terdapat 21 Balai Besar POM, 21 Balai POM, dan 34 Loka POM atau total 76 UPT BPOM di 37 provinsi,” tutup Penny.
Sementara itu, Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana mengatakan, Balai POM Kediri membawahi beberapa kabupaten dan kota di Jawa Timur. Ia berharap untuk UMKM yang jumlahnya cukup banyak bisa menjadi pahlawan pendapatan asli daerah.
“Dengan adanya Balai POM Kediri semoga nantinya juga diikuti dengan banyaknya pelaku UMKM yang mendaftarkan produknya ke BPOM,” pungkasnya.
(Fahmi Firdaus )
