Australia Tanda Tangani Perjanjian Keamanan Besar dengan Papua Nugini untuk Tempatkan Polisi
PERTH – Australia dan Papua Nugini telah menandatangani perjanjian keamanan besar yang akan menempatkan polisi Australia di negara Pasifik tersebut.
Berbicara kepada wartawan bersama Perdana Menteri (PM) Papua Nugini James Marape di Canberra pada Kamis (7/12/2023), PM Australia Anthony Albanese menyebut perjanjian itu sebagai perjanjian signifikan dan bersejarah antara dua negara yang sudah memiliki hubungan dekat.
“Ini akan memudahkan Australia untuk membantu PNG mengatasi kebutuhan keamanan dalam negerinya dan bagi Australia dan Papua Nugini untuk saling mendukung keamanan dan stabilitas kawasan,” kata Albanese, dikutip CNN.
Kesepakatan baru ini memperkuat peran Australia dalam kepolisian, peradilan dan pertahanan Papua Nugini. Australia telah menjanjikan 200 juta dolar Australia (USD130 juta) untuk mendukung inisiatif ini, termasuk pusat pelatihan bagi calon polisi.
Meskipun perjanjian tersebut tidak menghalangi Papua Nugini untuk menandatangani perjanjian dengan negara lain, kedua negara sepakat untuk berkonsultasi satu sama lain mengenai ancaman keamanan.
Marape mengatakan peradilan, layanan publik, dan perbatasan Papua Nugini didirikan oleh Australia sebelum negara tersebut menjadi negara merdeka 48 tahun lalu.
“Anda selalu memberikan dukungan kepada kami. Apa yang terjadi di utara perbatasan Anda mempunyai dampak, manfaat, dan konsekuensi yang sangat besar bagi wilayah kita,” terang Marape.
Dia mengatakan kepada wartawan bahwa perjanjian dengan Australia menunjukkan bahwa mereka adalah negara saudara dan saudari. Dia menambahkan bahwa negaranya tidak akan memihak karena memiliki kebijakan luar negeri yang “bersahabat dengan semua.”
Kesepakatan itu muncul setelah perjanjian keamanan AS dengan Papua Nugini ditandatangani pada Mei lalu yang mencakup peningkatan pangkalan militer lokal.
Pada 2022, China atau Tiongkok dan Kepulauan Solomon mengejutkan AS dan sekutunya dengan mengumumkan pakta keamanan bilateral, yang ditegaskan di Beijing pada Juli lalu. Kesepakatan antara Honiara dan Beijing memicu kekhawatiran akan kemungkinan pendirian pangkalan militer Tiongkok di Pasifik barat dan mendorong dorongan diplomatik Australia di Pasifik.
Ketika ditanya tentang Tiongkok pada konferensi pers di Canberra, Marape mengatakan hubungan Papua Nugini dengan AS dan Australia tidak “mengorbankan hubungan kami di negara lain.”
(Susi Susanti)
