Bawaslu Tolak Laporan Pantun, TPN Ganjar-Mahfud: Sejatinya Memang Tak Ada Pelanggaran
JAKARTA - Kuasa Hukum pasangan Calon Presiden (Capres) 2024 nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD mengapresiasi putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menolak dua laporan yang memperkarakan pantun Mahfud MD usai pengundian nomor urut di Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 14 November 2023 lalu.
"Kami mengapresiasi putusan Bawaslu menolak laporan Pelapor. Sejatinya memang tidak ada pelanggaran administrasi pemilu pada acara pengambilan nomor urut yang diselenggarakan KPU tersebut," kata Kuasa Hukum Ganjar Mahfud, Ifdhal Kasim dalam keterangan tertulis, Jumat (8/12/2023).
"Pantun yang disampaikan Pak Mahfud MD tidak termasuk bagian dari visi-misi pasangan calon GanjarMahfud," ujar Ifdhal yang juga Direktur Direktorat Penegakan Hukum Kedeputian Hukum dan Advokasi TPN Ganjar-Mahfud.
Usai pengundian nomor urut di KPU, Mahfud memang melontarkan dua pantun. Yang pertama, bunyinya:
"Hukum yang tegak harapan kita. Sejahtera bersama idaman bersama. Ganjar-Mahfud pilihan kita, gotong royong pilih nomor tiga."
Yang kedua, Mahfud berkata,"membakar seafood dari Palu, ke negeri China naik pesawat. Kalau Ganjar-Mahfud menang pemilu, dukungan ke Palestina menguat."
"Pantun itu kemudian dilaporkan ke Bawaslu oleh dua pelapor yaitu Anggraeni Mutiasari dan Maydika Ramadani, teregistrasi dalam laporan Nomor 001/LP/ADM.PP/BWSL/00.00/XI/2023 dan Nomor 002/LP/ADM.PP/BWSL/00.00/XI/2023. Dalam pandangan pelapor, pantun itu mengandung muatan kampanye sebelum waktunya dan memuat pesan citra diri Ganjar Mahfud,"
Namun, laporan itu ditolak oleh Majelis Bawaslu RI dalam putusan yang dibacakan pada Jumat (8/12/2023). Dalam putusan yang dibacakan bergantian oleh Majelis Bawaslu RI Puadi dan Herwyn Malonda, majelis berpendapat terlapor tidak terbukti secara dah dan meyakinkan melanggar administrasi pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 460 UU Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu.
