Survei ASI: 60% Publik Tolak Politik Dinasti
JAKARTA - Lembaga Arus Survei Indonesia (ASI) merampungkan survei spesifik di Pulau Jawa dengan cakupan enam provinsi (Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur).
Dalam survei yang dihelat pada 28 November-5 Desember 2023, mendapatkan hasil, publik menilai dinasti politik dapat mengancam demokrasi Indonesia.
Demikian disampaikan oleh Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rif’an, dalam jumpa pers rilis hasil survei di Hotel Alia Cikini Menteng. Ali menuturkan, terdapat 60 persen responden di Pulau Jawa yang menilai politik dinasti membahayakan masa depan demokrasi.
"Sebanyak 60,0% publik di Pulau Jawa mengatakan bahwa politik dinasti membahayakan masa depan demokrasi, sementara yang mengatakan tidak membahayakan masa depan demokrasi 29,7%, adapun yang mengaku tidak tahu/tidak jawab 10,3%,” kata Ali, Senin (11/12/2023).
Sementara itu, Ali menjelaskan ihwal peta elektabilitas ketiga pasangan calon (paslon) capres-cawapres di Pulau Jawa, masih bersifat dinamis. Ia mengatakan, peta elektoral di Pulau Jawa masih dinamis dikarenakan dua hal.
“Paling tidak ada dua alasan mengapa peta elektoral di Pulau Jawa masih dinamis. Pertama, karena antara satu paslon dengan paslon lainnya jarak intervalnya tidak terlalu jauh," ujarnya.
"Kedua, undecided voters (belum menentukan pilihan) masih 8,7%, dan swing voters masing sangat tinggi 44,0%,” sambungnya.
Dalam surveinya, Ali mengatakan digelar secara tatap muka dengan metode penarikan sampel multistage random sampling. Survei bertajuk “Peta Elektoral Pilpres 2024 di Pulau Jawa” menggunakan sampel 1200 responden, margin of error (MoE)adalah +/- 2.9% pada tingkat kepercayaan 95%.
(Angkasa Yudhistira)
