Jubir TPN : Permasalahan Hukum dan Demokrasi Akan Diselesaikan Ganjar-Mahfud
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar debat capres-cawapres pertama hari ini, Selasa (12/12/2023). Debat perdana Pilpres 2024 ini akan menghadirkan tiga pasang calon presiden, yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo.
Debat pertama ini akan membawakan tema Hukum, Hak Asasi Manusia, Pemerintahan, Pemberantasan Korupsi, dan Penguatan Demokrasi. Debat ini menjadi Porsi Capres.
Sebelum mulai acara debat ini, di MNC Convention Hall, Selasa (12/12/2023) diadakan pradebat Perdana Pilpres 2024 yang akan diisi oleh narasumber termasuk juru bicara dari masing-masing paslon, yakni Gamal Albinsaid selaku Juru Bicara Timnas Amin, Dedek Prayudi selaku Juru Bicara TKN Prabowo-Gibran, Ridwan Darmawan selaku Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud.
Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud Ridwan Darmawan mengatakan bahwa memang demokrasi dan pemberantasan korupsi di Indonesia ada kemajuan.
Akan tetapi, ia tetap mengatakan bahwa masih ada persoalan terkait hal tersebut yang belum terselesaikan oleh pemerintah ini.
Oleh karenanya, dengan latar belakang Cawapres nomor 3 sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia, Ridwan mengatakan persoalan tersebut akan selesai dalam masa kepemimpinan nantinya jika Ganjar-Mahfud menjadi Presiden.
"Saya kira compatible, tentu dengan kondisi bangsa kita bahwa penurunan index demokrasi itu ada kemajuan, pemberantasan korupsi. Tapi harus diakui masih banyak yang bolong-bolong dan itu akan diselesaikan oleh pendekar pendekar hukum pasangan Ganjar-Mahfud," katanya.
Sebelumnya, Juru Bicara Timnas Amin, Gamal Albinsaid mengatakan bahwa index demokrasi dan pemberantasan korupsi di Indonesia alami penurunan.
Gamal mengatakan bahwa saat ini Indonesia sedang mengalami regresi demokrasi. Hal ini katanya terlihat dari index demokrasi yang alami penurunan dari tahun 2015 yakni 7,03 persen kini menjadi 6,7 persen.
"Artinya kita mengalami penurunan indeks demokrasi lalu. Kemudian terkait korupsi, index pemberantasan korupsi di Indonesia alami penurunan dari tahun 2015 di angka 36 kini menjadi 34," katanya.
Sementara itu, Juru Bicara TKN Prabowo-Gibran Dedek Prayudi membantah pernyataan Jubir Timnas Amin yang mengatakan bahwa terjadi penurunan index demokraai dan pemberantasan korupsi.
Dia mengatakan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) index demokrasi Indonesia mengalami kenaikan.
Dedek mengatakan bahwa dari data BPS tahun 2014 index demokrasi di Indonesia berada di point 7,04, dan ketika Jokowi dilantik kembali pada 2019 naik menjadi 79,9.
"Lalu tahun 2022 tahun kemarin itu sudah naik menjadi 80,08%," kata Dedek dalam pra Debat Capres-cawapres di INews Tower lantai 3 pada Selasa (12/12/2023).
Lalu, Dedek juga mengatakan bahwa Index presentasi anti korupsi di Indonesia yang dikeluarkan oleh BPS juga mengalami kenaikan. Di tahun 2019 itu berada di 3,7 dan tahun 2022 berada di angka 3,9.
"Itu artinya kira sudah on the track. Dan itu mutlak dibutuhkan bangsa ini," katanya.
(Erha Aprili Ramadhoni)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
