4 Menteri Jepang Mengundurkan Diri karena Skandal Penggalangan Dana, Capai Rp53 Miliar

Pengunduran diri massal ini kini membuat LDP berada dalam situasi yang tidak biasa karena tidak memiliki perwakilan dari faksi terbesar dan terkuat di dalam kabinet.

Kishida, yang mulai menjabat pada Oktober 2021, mengatakan pada Rabu (13/12/2023) bahwa dia akan menangani tuduhan tersebut secara langsung.

Faksi tersebut diduga gagal melaporkan pendapatan penggalangan dana senilai ratusan juta yen.

Fraksi yang juga dikenal sebagai kelompok kebijakan Seiwa ini telah menetapkan kuota bagi anggotanya dalam penjualan tiket acara penggalangan dana partai.

Bila penjualannya melebihi kuota, anggota mendapat dana tambahan. Hal ini tidak melanggar hukum Jepang.

Namun, tuduhan dalam kasus ini – yang dipicu oleh tuntutan pidana – menunjukkan bahwa pendapatan tambahan tersebut tidak dicatat dan malah dimasukkan ke dalam dana gelap.

Matsuno sendiri dituduh tidak melaporkan pendapatan lebih dari 10 juta yen.

Faksi-faksi besar lainnya dalam LDP, termasuk yang sebelumnya dipimpin oleh Kishida, juga menghadapi tuduhan pendapatan penggalangan dana yang tidak dilaporkan.

Pada Rabu (13/12/2023), Majelis Rendah Diet Jepang menolak mosi tidak percaya yang diajukan oleh oposisi terhadap kabinet Kishida.

LDP dijadwalkan mengadakan pemilihan kepemimpinan pada September mendatang. Pemilihan umum akan diadakan pada 2025 mendatang.

Beberapa pengamat mengatakan bahwa meskipun Kishida dapat terus mempertahankan jabatannya, kredibilitasnya akan sangat ternoda oleh skandal yang sedang berlangsung.

“Kishida akan tetap berkuasa untuk saat ini karena tidak ada kandidat lain yang jelas untuk presiden berikutnya. Namun jika ada pesaing kuat yang muncul, mungkin ada langkah untuk memecat Kishida,” terang Yu Uchiyama, seorang profesor ilmu politik di Universitas Tokyo , kepada Reuters pada minggu ini.