JAKARTA - Bukan menjadi berita baru, ketika penyaluran bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pusat dinilai belum tepat sasaran. Sebab data yang masih berantakan, menjadi salah satu faktor ketika orang yang seharusnya menerima tersebut justru tidak tercatat.
Melihat fenomena itu, calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menegaskan, hal yang pertama akan diprioritaskan dia ketika menjadi presiden adalah memperbaiki pendataan masyarakat penerima bansos. Dia juga menyebut, bansos jangan diakui punya presiden.
“Ya, bansos itu kan untuk rakyat. Sudah dianggarkan, jadi bukan punya presiden,” kata Ganjar, di Rumah Pengasingan Bung Karno, Jalan Perintis Kemerdekaan 33, Rengasdengklok Utara, Kerawang, Jumat (15/12/2023).
Dia mengingatkan, bansos adalah program pemerintah yang harus disalurkan kepada rakyat, jadi bukan milik presiden semata. Nantinya keluar sebagai pemenang Pilpres 2024, pihaknya akan membuat, Satu Data Indonesia atau program yang dinamai KTP Sakti (Satu Kartu Terpadu Indonesia).
KTP Sakti inilah akan digunakan sebagai pendataan penerimaan bantuan dari pemerintah. Data-data warga yang berhak menerima bantuan akan dimasukkan ke dalam chip KTP. Selain berfungsi sebagai database, KTP Sakti akan digunakan untuk urusan pelayanan publik, mulai dari pusat sampai ke daerah.