Jokowi Klaim Boleh Kampanye, Kode Akan Cawe-Cawe buat Atasi Macetnya Elektabilitas Prabowo-Gibran?
JAKARTA - Pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut dirinya boleh berkampanye dan memihak di Pilpres 2024 menuai kritik dari berbagai kalangan. Pengamat politik Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti memberi analisanya terkait potensi keberpihakan Jokowi ke salah satu pasangan calon.
Jokowi diyakini banyak kalangan lebih cenderung mendukung Prabowo Subianto yang berpasangan dengan putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Meski tak mengumumkan secara terang-terangan, tapi dari gerak-gerik dan ucapan-ucapannya dinilai mengarah ke situ.
Masalahnya elektabilitas Prabowo-Gibran belakangan stagnan atau macet, meskipun sudah didukung oleh koalisi besar partai-partai pendukung pemerintah serta basis relawan Jokowi.
BACA JUGA:
Menurut Ray Rangkuti, kemacetan elektabilitas Prabowo-Gibran hanya bisa diuraikan dan ditingkatkan lagi dengan keterlibatan Jokowi mendukung pasangan nomor urut 2 tersebut.
"Sejak dua minggu lalu pernah kita sampaikan bahwa elektabilitas paslon nomor urut dua mengalami kemacetan, dan kemacetan itu hanya bisa diurai oleh keterlibatan Presiden Jokowi. Ketua partai, timses, bahkan Prabowo dan Gibran juga sudah sulit mengangkat elektabilitas mereka," ujar Ray Rangkuti kepada pers, Rabu (24/1/2024).
Menurutnya elektabilitas Prabowo juga sulit terangkat lagi karena performa Gibran dalam debat cawapres akhir pekan lalu, berakhir dengan kesan negatif paling tinggi di antara tiga cawapres. Wajah gemoy, kata Ray Rangkuti, makin sulit menjadi ikon elektabilitas paslon nomor urut dua.
"Pemilih masih terlihat ragu apakah sepenuhnya pak Jokowi mendukung anaknya atau masih tetap mendua hati. Dalam hal ini kepada pasangan nomor urut tiga (Ganjar Pranowo dan Mahfud MD). Yang hari demi hari memperlihatkan makin menebalkan asosiasi dirinya dengan visi Jokowi," ungkap Ray Rangkuti.
BACA JUGA:
Ray Rangkuti menyebutkan sebagian besar basis massa yang mendukung Jokowi dalam Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 mayoritas akan mengalihkan dukungannya kepada Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dalam Pemilu 2024.
"Yang menyebabkan pemilih yang masih ragu-ragu lebih banyak beralih ke Ganjar dari pada ke pak Prabowo. Makin hari, asosiasi ini akan makin menebal. Dan akan makin menebal seiring dengan waktu yang dapat membuat target satu putaran (Prabowo Gibran) sulit bahkan bisa lebih menyulitkan di putaran kedua," pungkas Ray Rangkuti.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa seorang Kepala Negara boleh berkampanye ataupun memihak untuk memberikan dukungan politik.
Hal tersebut menanggapi perihal adanya menteri kabinet yang tidak ada hubungannya dengan politik tapi ikut serta menjadi tim sukses pasangan capres-cawapres.
BACA JUGA:
"Ya ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang setiap menteri sama saja. Yang paling penting Presiden itu boleh loh itu kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh," kata Jokowi dalam keterangannya di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2024).
Jokowi mengatakan bahwa meskipun kepala negara ataupun menteri bukan pejabat politik, namun sebagai pejabat negara memiliki hak untuk berpolitik. "Boleh pak, kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik masa gini ga boleh, berpolitik gak boleh, boleh. Menteri juga boleh," kata Jokowi.
Jokowi menegaskan bahwa yang terpenting menteri ataupun kepala negara bisa berkampanye tanpa menggunakan fasilitas dari negera. "Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara," kata Jokowi.
Menurut Jokowi, sudah aturan mengenai keikutsertaan menteri ataupun pejabat negara dalam berpolitik. "Itu saja yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara itu aja," pungkas Jokowi.
(Salman Mardira)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
