STF Driyarkara: Hentikan Penyalahgunaan Sumber Daya Negara untuk Kepentingan Pelanggengan Kekuasaan
JAKARTA - Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara bersama dengan para akademisi yang mewakili Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi se-Indonesia, beramai-ramai membacakan deklarasi yang mengkritisi Presiden RI, Joko Widodo.
STF Driyarkara melangsungkan deklarasi seruan tersebut atas kritik terhadap praktik Jokowi yang menggunakan fasilitas negara guna melanggengkan kekuasaan melalui pencalonan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai cawapres 02 dalam pemilu 2024.
Ketua sekaligus Rektor STF Driyarkara, Dr. Simon Petrus L. Tjahjadi, membacakan deklarasi seruan kritik etika politik tersebut dibarengi dengan sejumlah guru besar seperti Romo Franz Magnis-Suseno, Dr. Karlina Supelli, Dr. A. Setyo Wibowo dan seluruh dosen, mahasiswa, serta perwakilan sekolah filsafat dan teologi se-Indonesia.
Dalam deklarasinya, Simon menegaskan kepada Jokowi untuk tidak menyalahgunakan fasilitas dan sumber daya negara, hanya demi memuluskan kepentingan kekuasannya agar langgeng. Terlebih, ia melanjutkan, Jokowi telah bersumpah di hadapan Tuhan.
"Hentikan penyalahgunaan sumber daya negara untuk kepentingan pelanggengan kekuasaan. Selain kepada hukum dan prinsip demokrasi, Anda bertanggung jawab kepada Tuhan," ujar Simon diikuti civitas akademika lainnya, Senin (5/2/2024).
Simon melanjutkan, para akademisi mengawasi semenjak keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, Presiden Joko Widodo (Jokowi) semakin jauh dari amanah yang dititipkan oleh rakyat. Lolosnya putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, sebagai Cawapres pun dianggap sebagai bentuk tidak netralnya kepala negara dalam penyelenggaraan pemerintahan.
