Civitas Akademika UIN Sunan Kalijaga: Kita Sedang Alami Krisis Kebangsaan
YOGYAKARTA - Aja ketungkul marang kalungguhan, kadonyan kan kemareman, yang artinya jangan terlena dengan jabatan dan hal-hal yang bersifat duniawi, adalah pesan Kanjeng Sunan Kalijaga yang diserukan oleh sejumlah civitas akademika Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Koordinator, Achmad Uzair, menilai menjelang pencoblosan Pemilu 2024, banyak perilaku Aparatur Negara yang menunjukkan sikap bertentangan dengan cita-cita ideal demokrasi, nilai-nilai luhur Pancasila, dan norma agama. Padahal, aparatur negara seharusnya bersikap netral untuk memastikan Pemilu berjalan secara jujur dan adil.
"Tetapi justru banyak yang kita lihat ada kecenderungan penggunaan instrumen kekuasaan demi kepentingan politik sesaat, kawan dekat, dan kekerabatan," kata Achmad, di Laboratorium Agama Masjid Sunan Kalijaga Yogyakarta, Senin (5/2/2024).
Pemilu saat ini justru mengalami degradasi sebagai ruang transaksional yang intimidatif. Kecenderungan ini, disebut Achmad bukan saja mereduksi insitusi demokrasi sebatas legalprosedural tanpa substansi.
Padahal Pemilu sejatinya menjadi ruang transisi kepemimpinan yang deliberatif. Pemilu justru turut berpotensi melemahkan kepercayaan masyarakat pada negara dan membahayakan integrasi sosial.
"Kita sedang mengalami krisis kebangsaan, demokrasi ada tapi cenderung direduksi menjadi legal prosedural," ujarnya.
Padahal, kalau ingin demokrasi yang genuine, maka harus demokrasi yang betul-betul menyuarakan hati nurani ada dialog dan sebagainya.
Tetapi yang terjadi belakangan ini ada indikasi bahwa demokrasi yang dijaga sekarang sebatas direduksi menjadi prosedural legal, dan itu akan sangat membahayakan.
Karana itu, akademika UIN Sunan Kalijaga mengingatkan semua pihak untuk bersama-sama menguatkan pakta integritas, menjunjung tinggi spirit konstitusi dan praktik politik yang menguatkan nilai-nilai demokrasi. Menjaga kepercayaan publik pada lembaga negara, sistem politik dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan.
Pihaknya juga mendesak Presiden Jokowi sebagai kepala negara untuk menjadi teladan etik bagi semua aparat di bawahnya dalam menjaga netralitas dan menjamin proses politik yang sedang berlangsung secara demokratis, tanpa kekerasan (kekerasan fisik maupun psikis), mewujudkan pemilu yang luber (langsung, umum, bebas, rahasia), jujur, dan adil.
"Kami mendukung lembaga-lembaga penyelenggara Pemilu untuk bekerja secara profesional dan imparsial, demi menjaga kepercayaan publik pada institusi demokrasi," tegasnya.
Pihaknya juga menyerukan kepada para kontestan pemilu mulai dari capres-cawapres, calon anggota DPD, DPR-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk memberi contoh perilaku dan budaya politik yang bersih dan bijak. Mereka juga mendorong terselenggaranya pemilu yang bermartabat, bebas politik uang, menghormati perbedaan pilihan politik, dan menjaga kerukunan serta perdamaian di tengah masyarakat.
(Angkasa Yudhistira)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
