Jawa Timur Adalah Kunci! Cek Deretan Kampus yang Kritik Jokowi: Unair, ITS, Unbraw, Unesa
JAKARTA - Gelombang kritis atas perkembangan demokrasi dan penyelenggaraan pemilu Pemilu 2024 terus disuarakan oleh sejumlah perguruan tinggi. Terkhusus, dari sejumlah kampus di daerah Jawa Timur yang menjadi salah satu wilayah lumbung suara.
Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, misalnya, ratusan alumni dan civitas academica turut mengkritisi demokrasi terkini. Mereka menyatakan telah terjadi pelemahan demokrasi dalam kegiatan bertajuk "Unair Memanggil" yang dihelat Senin, 5 Februari 2023.
Pelemahan demokrasi yang dimaksud yakni seperti politik dinasti dan penyalahgunaan kekuasaan. Untuk itu, mereka mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan aparat negara untuk menghormati kemerdekaan dengan menjunjung tinggi demokrasi, kebebasan berbicara, berekspresi dan pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, mereka juga mengecam segala bentuk intervensi dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
Guru Besar Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prof Hotman Siahaan publik kini sedang menyaksikan berbagai pemelencengan-pemelencengan terhadap prinsip-prinsip republik. Hal itu tengah berlangsung dalam beberapa waktu terakhir demi kepentingan personal kekuasaan.
"Mulai dari upaya untuk memanfaatkan MK (Mahkamah Konstitusi) untuk mengubah aturan syarat mendaftar capres maupun cawapres sebagai celah hukum yang memberi jalan kepada Gibran Rakabuming Raka maju sebagai cawapres," ucap Hotman di depan Gedung Sekolah Pascasarjana Unair B, Dharmawangsa, Surabaya, Jawa Timur, Senin (5/2/2024).
Atas dasar itu, mereka mengecam segala bentuk praktik pelemahan demokrasi. Mereka meminta Jokowi, sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan harus merawat prinsip-prinsip etika republik dengan tidak menyalahgunakan kekuasaan, menggunakan fasilitas dan alat negara untuk kepentingan kelompok tertentu, maupun berpihak dalam politik elektoral dan menghentikan segala praktik pelanggengan politik kekeluargaan.
Tak hanya Unair, civitas academica Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya juga menyatakan sikap serupa dalam aksi peduli negeri. Dalam aksi tersrbut, puluhan dosen, guru besar dan mahasiswa, menyampaikan aspirasinya terkait pemilu jujur dan adil, serta menjaga integritas dan etika berbangsa.
Aksi yang digelar di Plaza Dokter Angka ITS dan dihadiri 41 guru besar, dosen dan mahasiswa itu ditujukan untuk menjaga integritas dan etika dalam berbangsa. Selain itu ikut merawat demokrasi agar nasib generasi muda ke depan lebih baik.
“Keluarga besar ITS Peduli Negeri menginginkan pemilu berjalan jujur dan adil. Seruan keluarga besar ITS Peduli Negeri ini ingin merespons situasi terkini dan seruan tersebut tetap dalam koridor tata kelola perguruan tinggi,” kata Guru Besar ITS Surabaya, Prof Priyo Suprobo.
Suara kegelisahan terkait perkembangan demokrasi juga disuarakan oleh civitas academica dan guru besar Universitas Negeri Surabaya (Unesa). Dalam pernyataannya, para guru besar Unesa menyerukan pejabat negara untuk menjadi teladan dalam menjaga netralitas.
"Mendorong kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), Pejabat Negara dan Pemerintah, TNI, dan Polri untuk menjaga netralitas dan tidak memihak dalam Pemilu 2024," demikian pernyataan sikap dari alumni dan civitas acadrmica Unesa yang dikutip, Selasa (6/2/2024).
Dosen Unesa, Martadi menjelaskan, sikap civitas akademika yang menjadi moral force ingin berkontribusi untuk memastikan dan menjaga agar dinamika politik yang terus berkembang agar jangan sampai memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.
"Tugas kita adalah ikut berkontribusi dan ingin memberikan spirit moral dan mengingatkan semua komponen bangsa. Perlu diketahui bahwa pemilu buka akhir segalanya. Pemilu akan menciptakan NKRI yang adil dan sejahtera untuk masyarakatnya," kata Martadi.
Seruan pernyataan terancamnya demokrasi di Indonesia, juga dusuarakan oleh sivitas akademika Universitas Brawijaya (UB) Malang. Setidaknya ada ratusan civitas academica yang terdiri dari dewan profesor dan guru besar, dosen akademisi, dan para mahasiswa menyatakan sikap terkait perkembangan demokrasi terkini.
Sekretaris Dewan Profesor UB, Prof. Sukir Maryanto berkata, penegakkan hukum yang lemah, menandakan lemahnya etika, tata kelola dan kepemimpinan. Aktualisasi Demokrasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem pengorganisasian negara dilakukan rakyat atau dengan persetujuan rakyat.
“Melihat dinamika kondisi politik menjelang Pemilu tahun 2024 yang semakin panas dan mengarah pada ancaman keharmonisan bangsa, serta mencermati praktik penegakan hukum yang ada saat ini,” tegasnya saat membacakan pernyataan sikap civitas academica UB di Gedung Rektorat UB, Selasa (6/2/2024).
”Ini merupakan momentum yang tepat untuk melakukan koreksi total dalam rangka kembali mewujudkan semangat reformasi penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, menegakkan hukum tanpa pandang bulu,” sambungnya.
(Angkasa Yudhistira)
