YOGYAKARTA - Kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam Jaringan Gugat Demokrasi turun ke jalan untuk menyuarakan keprihatinan soal kemunduran demokrasi yang dilakukan rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mereka menyerukan agar politik dinasti Jokowi dihentikan.
Demonstrasi itu berlangsung di pertigaan Gejayan, Jalan Colombo, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Humas Jaringan Gugad Demokrasi, Sani mengatakan, aksi ini berangkat dari Pemilu 2024 yang dipaksa jadi pintu untuk melanggengkan kekuasaan dengan menempuh cara-cara tidak etis.
Dimana dia menduga Jokowi mengerahkan aparat untuk membela calon Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
"Kami menilai Presiden Joko Widodo selama berkuasa dari tahun 2014 sampai 2024 telah melakukan pembangunanisme seperti Orde Baru yang hanya menguntungkan para oligarki,”ujarnya.
Dia menduga, pembangunan, terutama implementasi Proyek Strategis Nasional (PSN) dijalankan dengan cara menggerus demokrasi (regresi demokrasi), melumpuhkan pemberantasan korupsi, dan menyiapkan berbagai aturan undang-undang yang memberi “karpet merah” kepada pemodal," paparnya.
Dampak pembangunan ini, kata dia, sungguh luar biasa, merusak bentang alam, memiskinkan warga, menghilangkan ruang hidup, dan memarginalkan kelompok perempuan. Selain itu rakyat juga menjerit karena berbagai barang kebutuhan hidup yang makin mahal, terutama beras dan biaya pendidikan.
“Pembangunan ini hyper masculinity, semuanya dilakukan dengan cara maskulin, menguasai, merampas, menggunakan kekerasan demi kepentingan ekstraktivisme, pertambangan, energi, perkebunan yang makin terpinggirkan,” pungkasnya.
(Fahmi Firdaus )