Israel Setujui Rencana Pembangunan 3.400 Rumah Baru di Permukiman Tepi Barat
ISRAEL - Pemerintah Israel telah mengajukan rencana pembangunan lebih dari 3.400 rumah baru di permukiman di Tepi Barat yang diduduki.
Sekitar 70% rumah akan dibangun di Maale Adumim, sebelah timur Yerusalem, dan sisanya di dekat Kedar dan Efrat, sebelah selatan Betlehem.
Seorang menteri mengatakan pembangunan tersebut merupakan respons terhadap serangan mematikan Palestina di dekat Maale Adumim dua minggu lalu.
Otoritas Palestina mengecam rencana tersebut, yang dilaporkan merupakan rencana pertama yang disetujui sejak Juni lalu.
Israel telah membangun sekitar 160 pemukiman yang menampung sekitar 700.000 orang Yahudi sejak menduduki Tepi Barat dan Yerusalem Timur, tanah yang diinginkan Palestina sebagai bagian dari negara masa depan mereka, dalam perang Timur Tengah pada 1967.
Mayoritas komunitas internasional menganggap pemukiman tersebut ilegal menurut hukum internasional, meskipun Israel membantahnya.
Surat kabar Haaretz Israel mengatakan Komite Perencanaan Tinggi Administrasi Sipil yakni badan yang menerapkan kebijakan pemerintah Israel di Tepi Barat, telah mengajukan rencana untuk pembangunan 3.476 rumah pemukim pada Rabu (6/3/2024) dengan 2.452 di Maale Adumim, 694 di Efrat dan 330 di Kedar.
Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, seorang politisi sayap kanan yang mengawasi Administrasi Sipil, mengatakan setelah pertemuan tersebut bahwa total 18.515 rumah di permukiman Tepi Barat kini telah disetujui selama setahun terakhir.
“Musuh berusaha menyakiti dan melemahkan kami, namun kami akan terus membangun dan dibangun di negeri ini,” tulisnya di X, sebelumnya Twitter.
Namun, pengawas anti-permukiman Israel, Peace Now, memperingatkan dalam cuitan di X.
"Bukannya membangun masa depan yang penuh harapan, perdamaian, dan keamanan, pemerintah Israel malah membuka jalan bagi kehancuran kita,” cuitnya.
Dilaporkan bahwa proyek-proyek tersebut akan berdampak negatif pada kemungkinan solusi dua negara terhadap konflik Israel-Palestina.
Kementerian luar negeri Otoritas Palestina yang berbasis di Tepi Barat mengutuk rencana baru tersebut dan pernyataan Smotrich.
“Permukiman tidak sah dan tidak sah sejak awal, mewakili seruan eksplisit untuk melanjutkan spiral kekerasan dan perang,” kata sebuah pernyataan.
Smotrich mengemukakan rencana tersebut pada 22 Februari lalu, beberapa jam setelah tiga pria bersenjata Palestina melepaskan tembakan ke mobil di jalan dekat Maale Adumim, menewaskan satu orang Israel dan melukai beberapa lainnya. Dia mengatakan serangan itu harus mendapat respons keamanan yang tegas namun juga respons penyelesaian.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken menyatakan kekecewaannya terhadap keputusan tersebut pada hari berikutnya dan mengejutkan banyak pengamat dengan menyatakan bahwa AS memandang pemukiman sebagai tindakan ilegal, kembali ke posisi yang telah dibatalkan oleh pemerintahan mantan Presiden Donald Trump pada 2019.
“Sudah menjadi kebijakan lama AS di bawah pemerintahan Partai Republik dan Demokrat bahwa permukiman baru adalah kontraproduktif dalam mencapai perdamaian abadi,” katanya kepada wartawan di Argentina.
"Peraturan ini juga tidak sejalan dengan hukum internasional. Pemerintahan kami tetap menentang perluasan pemukiman. Dan menurut penilaian kami, hal ini hanya melemahkan tidak memperkuat keamanan Israel,” lanjutnya.
Sebuah laporan Peace Now mengatakan pada Januari lalu bahwa telah terjadi lonjakan aktivitas pemukiman yang belum pernah terjadi sebelumnya di Tepi Barat sejak dimulainya perang di Jalur Gaza, yang dipicu oleh serangan mematikan Hamas di Israel pada tanggal 7 Oktober.
Tepi Barat juga mengalami peningkatan kekerasan pada periode yang sama.
PBB mengatakan setidaknya 413 warga Palestina, anggota kelompok bersenjata, penyerang dan warga sipil telah tewas dalam insiden terkait konflik di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, atau di Israel sejak Oktober.
Lima belas warga Israel, termasuk empat personel pasukan keamanan, juga tewas.
(Susi Susanti)
