Pemprov DKI Buka Posko Pengaduan THR 2024
JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta, membuka posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR).
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta, Hari Nugroho mengatakan, sesuai dengan ketentuan Permenaker Nomor 6 / 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/ Buruh di Perusahaan, bahwa THR dibayarkan paling lambat H-7 atau sepekan sebelum Hari Raya Idul Fitri.
Berbagai langkah disebut Heru telah dilakukan Disnakertrans perihal monitoring dan evaluasi implementasi pembayaran THR 2024 di DKI Jakarta.
"Kami membentuk Pos Komando (Posko) Satuan Tugas Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum THR 2024 baik ditingkat Provinsi/Dinas maupun tingkat Sudin/Walikota 5 wilayah sehingga memberikan kemudahan dan pendekatan layanan," kata Hari kepada wartawan, Senin (18/3/2024).
Kata Hari, layanan pengaduan selain di kantor Sudin Tenaga Kerja setempat juga dapat dilakukan melalui online. "Layanan pengaduan dan konsultasi juga dibuat melalui No. WA ataupun email," jelasnya.
Pemprov DKI juga menugaskan Mediator HI dan Pengawas Ketenagakerjaan untuk melakukan monitoring pelaksanaan pembayaran THR 2024 langsung ke perusahaan.
"Sehingga diharapkan akan mempermudah masyarakat pekerja maupun pengusaha apabila mau konsultasi maupun pengaduan perusahaan terkait pelaksanaan pembayaran THR 2024," pungkasnya.
(Awaludin)
