RIYADH - Keputusan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menunjuk Arab Saudi sebagai ketua forum kesetaraan gender telah dikritik oleh para pembela hak-hak perempuan.
Komisi Status Perempuan PBB (CSW) dengan suara bulat menunjuk Arab Saudi untuk memimpin sidangnya yang ke-69 pada 2025, menurut Misi Arab Saudi untuk PBB. Duta Besar Saudi untuk PBB, Abdulaziz Alwasil, terpilih sebagai ketua pada hari Rabu.
Menjelang keputusan tersebut, Deputi Direktur Advokasi Amnesty International Sherine Tadros mengecam Arab Saudi atas perlakuan buruknya terhadap perempuan.
“Komisi Status Perempuan mempunyai mandat yang jelas untuk memajukan hak-hak perempuan dan kesetaraan gender dan penting bagi ketua komisi untuk menjunjung tinggi hal ini. Catatan buruk Arab Saudi dalam hal perlindungan dan pemajuan hak-hak perempuan menyoroti kesenjangan besar antara kenyataan yang dialami perempuan dan anak perempuan di Arab Saudi, dan aspirasi komisi tersebut,” terangnya, pada Jumat (29/3/2024), dikutip CNN.
“Arab Saudi tidak dapat membuktikan komitmennya terhadap hak-hak perempuan hanya dengan mendapatkan peran kepemimpinan dalam komisi tersebut. Negara ini harus menunjukkan komitmennya melalui tindakan nyata di dalam negeri,” lanjutnya.
Human Rights Watch juga memperingatkan mengenai keputusan PBB tersebut, dengan mengatakan pekan lalu bahwa Arab Saudi secara sistematis melakukan diskriminasi terhadap perempuan dan menganiaya aktivis hak-hak perempuan.