Gandeng Negara-Negara Demokrasi, Filipina Bertekad Hentikan Beijing di Laut Cina Selatan
Meski negara-negara kecil seperti Vietnam tidak mempunyai cukup sarana untuk menghentikan laju China, Filipina memutuskan untuk membuat pengecualian. Manila tidak sendirian dalam perjuangan menentang China. Seluruh dunia demokrasi mendukung Manila dalam persaingan yang tidak seimbang ini.
Indo-Pasifik yang Bebas, Terbuka dan Inklusif
Di tengah situasi ini, India dengan cepat menawarkan BrahMos. Kesepakatan senilai USD375 juta itu ditandatangani pada 2022. Tahun berikutnya, New Delhi mendukung pendirian Manila untuk integritas teritorial melawan pelanggaran China.
"Kedua negara mempunyai kepentingan yang sama terhadap kawasan Indo-Pasifik yang bebas, terbuka, dan inklusif. Mereka menggarisbawahi perlunya penyelesaian sengketa secara damai dan kepatuhan terhadap hukum internasional, khususnya UNCLOS dan Keputusan Arbitrase 2016 tentang Laut China Selatan dalam hal ini," bunyi pernyataan bersama yang dikeluarkan pada 29 Juni 2023.
Secara khusus, China mencoba mengabaikan keputusan internasional dengan memberikan uang tunai kepada mantan Presiden Filipina Rodrigo Roa Duterte, yang mengorbankan kepentingan nasionalnya demi menandatangani perjanjian Belt and Road Initiative (BRI) dengan Beijing.
Presiden baru Filipina, Ferdinand “Bongbong” Romualdez Marcos Jr, mengumumkan keluar dari proyek-proyek tersebut dan berjanji untuk melindungi kepentingan nasional. Duterte mungkin menghadapi tuduhan makar karena sempat menyepakati perjanjian rahasia dengan China.
