Gandeng Negara-Negara Demokrasi, Filipina Bertekad Hentikan Beijing di Laut Cina Selatan
JAKARTA - Filipina akan menerima kiriman rudal jelajah supersonik jarak menengah BrahMos dari India. Kiriman gelombang pertama rudal, yang dapat diluncurkan dari darat, laut, dan udara, ini merupakan salah satu kerja sama antara kedua negara guna menangkal aksi China di Laut Cina Selatan.
Mengutip dari The HK Post, Senin (6/5/2024), rudal tersebut akan dikerahkan di Laut Cina Selatan untuk melawan agresi sepihak dan tak henti-hentinya dari China yang melanggar keputusan Konvensi PBB tentang Hukum Pengadilan Laut pada 2016.
China dan Filipina memiliki sejarah perdagangan dan perniagaan yang panjang. Namun, prospek kerja sama ekonomi dan kemakmuran bersama dirusak oleh strategi ekspansionis Partai Komunis China (PKC).
Di masa lalu, Beijing mengekspor 'revolusi' ke Filipina untuk mengacaukan kemajuan negara tersebut. Konflik antara kedua negara mencapai puncaknya dalam beberapa dekade terakhir karena strategi 'salami slicing' yang terkenal dari China.
China dalam praktiknya mengeklaim wilayah tetangganya sebagai milik sendiri. Mereka memakan sebagian kecil sekaligus dan, sementara negara tetangganya menempuh jalur resmi yang panjang untuk menyelesaikan perselisihan, Beijing 'mengiris' porsi lainnya. Dari India hingga Jepang, setiap negara di kawasan ini menderita dampak terberat dari aktivitas ilegal China.
Namun agresi China paling nyata terlihat di Laut China Selatan yang tidak hanya bersifat strategis, tetapi juga memiliki sumber daya mineral yang sangat besar. Menurut sebuah perkiraan, Laut China Selatan memiliki 11 miliar barel minyak dalam cadangan terbukti dan terduga. Dan, setiap negara di sekitar Vietnam hingga Indonesia di Samudra Hindia memiliki sejarah konflik dengan China terkait pelanggaran teritorial.
Meski negara-negara kecil seperti Vietnam tidak mempunyai cukup sarana untuk menghentikan laju China, Filipina memutuskan untuk membuat pengecualian. Manila tidak sendirian dalam perjuangan menentang China. Seluruh dunia demokrasi mendukung Manila dalam persaingan yang tidak seimbang ini.
Indo-Pasifik yang Bebas, Terbuka dan Inklusif
Di tengah situasi ini, India dengan cepat menawarkan BrahMos. Kesepakatan senilai USD375 juta itu ditandatangani pada 2022. Tahun berikutnya, New Delhi mendukung pendirian Manila untuk integritas teritorial melawan pelanggaran China.
"Kedua negara mempunyai kepentingan yang sama terhadap kawasan Indo-Pasifik yang bebas, terbuka, dan inklusif. Mereka menggarisbawahi perlunya penyelesaian sengketa secara damai dan kepatuhan terhadap hukum internasional, khususnya UNCLOS dan Keputusan Arbitrase 2016 tentang Laut China Selatan dalam hal ini," bunyi pernyataan bersama yang dikeluarkan pada 29 Juni 2023.
Secara khusus, China mencoba mengabaikan keputusan internasional dengan memberikan uang tunai kepada mantan Presiden Filipina Rodrigo Roa Duterte, yang mengorbankan kepentingan nasionalnya demi menandatangani perjanjian Belt and Road Initiative (BRI) dengan Beijing.
Presiden baru Filipina, Ferdinand “Bongbong” Romualdez Marcos Jr, mengumumkan keluar dari proyek-proyek tersebut dan berjanji untuk melindungi kepentingan nasional. Duterte mungkin menghadapi tuduhan makar karena sempat menyepakati perjanjian rahasia dengan China.
Sekutu lama Manila, Amerika Serikat (AS), baru-baru ini mengirimkan sistem rudal mematikan berbasis darat ‘Typhon’ untuk latihan militer dengan Filipina. Ini adalah pertama kalinya Typhon dikerahkan di luar AS.
Presiden AS Joe Biden baru-baru ini bertemu Perdana Menteri Jepang Kishida Fumio dan Ferdinand "Bongbong" Marcos untuk pertemuan puncak trilateral AS-Jepang-Filipina yang pertama.
Pernyataan Visi Bersama yang dikeluarkan pada 11 April lalu itu berbunyi: "Kami menyatakan keprihatinan serius terhadap perilaku berbahaya dan agresif Republik Rakyat China di Laut China Selatan. Kami juga prihatin dengan militerisasi wilayah yang direklamasi dan klaim maritim yang melanggar hukum di Laut China Selatan. Kami dengan tegas menentang penggunaan kapal Penjaga Pantai dan kapal milisi maritim yang berbahaya dan bersifat koersif di Laut China Selatan, serta upaya untuk mengganggu eksploitasi sumber daya lepas pantai negara lain."
Aliansi QUAD
Sementara itu, Filipina memperdalam keselarasan strategis dengan Australia sebagai bagian dari upayanya menghentikan paksaan China. Australia, India, Jepang, dan AS membentuk Dialog Keamanan Segiempat atau Quad yang beranggotakan empat negara yang berfokus menjaga Indo-Pasifik bebas dari unilateralisme.
Asia Tenggara adalah area fokus Quad. Pertemuan pertama kelompok ini berlangsung pada 2007, di sela-sela KTT Forum Regional ASEAN di Filipina pada Mei 2007.
Sikap ekspansionis China mulai berdampak besar pada ambisi perekonomian negara tersebut. Pada 2015, investasi asing langsung (FDI) senilai USD11 miliar diarahkan dari Taiwan ke China. Pada 2023, FDI turun menjadi USD3 miliar.
Investor global menghindari China dan memilih India. Indeks saham acuan Tiongkok CSI300 turun 38% dari 5807 pada 2021 menjadi 3567 pada April 2024. Pada periode yang sama, Nifty50 India tumbuh sebesar 61% dari 13749 menjadi 22147.
"Pergeseran penting sedang terjadi di pasar global ketika para investor menarik miliaran dolar dari perekonomian China yang terpuruk, dua dekade setelah bertaruh bahwa negara tersebut akan menjadi negara dengan pertumbuhan terbesar di dunia." tulis South China Morning Post pada 6 Februari 2024.
"Sebagian besar dana tersebut kini mengalir ke India, pasar yang didukung oleh Goldman Sachs dan Morgan Stanley," lanjutnya.
Hong Kong sendiri menanggung beban terberat karena menjadi bagian dari China. Perusahaan-perusahaan AS kini mulai menarik diri dari Hong Kong, kota yang pernah berkembang dengan sangat pesat itu.
(Rahman Asmardika)
