BEIJING - China dan Filipina sepakat untuk membentuk saluran komunikasi langsung antara kementerian luar negeri kedua negara untuk menangani sengketa di Laut Cina Selatan secara damai, demikian diumumkan dalam penyataan bersama pada Kamis, (5/1/2023).
Pernyataan bersama, yang berisi 14 perjanjian yang ditujukan untuk meredakan ketegangan keamanan dan meningkatkan kerja sama ekonomi, muncul saat kedua belah pihak berusaha untuk memperbaiki hubungan yang rusak setelah Filipina mengajukan putusan arbitrase 2016 yang membatalkan klaim ekspansif China di Laut China Selatan.
BACA JUGA:Â Filipina dan China Bersitegang soal Pulau Thitu
Filipina sebelumnya telah menyuarakan keprihatinan atas laporan kegiatan konstruksi China dan "pengembaraan" kapal Beijing di perairan Laut China Selatan yang disengketakan, wilayah yang kaya akan sumber daya minyak, gas, dan perikanan.
Dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan setelah Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr bertemu dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing pada Rabu, (4/1/2023) kedua pemimpin menegaskan kembali bahwa negara mereka akan saling menghormati kedaulatan dan integritas teritorial.
Kedua belah pihak juga sepakat untuk melanjutkan pembicaraan tentang eksplorasi minyak dan gas di Laut China Selatan dan membahas kerja sama di berbagai bidang termasuk tenaga surya, angin, kendaraan listrik, dan tenaga nuklir.
Penjaga pantai dari China dan Filipina juga akan bertemu "sesegera mungkin" untuk membahas "kerja sama pragmatis".
Kedua negara akan mempertimbangkan untuk saling memberi tahu ketika menembakkan roket dan bekerja sama dalam pengambilan puing-puing roket, kata pernyataan itu, sebagaimana dilansir Reuters.
November lalu, ketika puing-puing dari roket China jatuh di Laut China Selatan, sebuah kapal penjaga pantai China menghentikan sebuah kapal Filipina yang mencoba menariknya.
Follow Berita Okezone di Google News
