Pembersihan Militer Tiongkok, Jenderal Senior Sekutu Dekat Xi Jinping Ikut Dicopot
JAKARTA – Pembersihan besar-besaran terhadap para petinggi militer Tiongkok mendapat sorotan dari para pengamat. Langkah ini dinilai berpotensi mengganggu kesiapan tempur Tentara Pembebasan Rakyat (PLA), tetapi di sisi lain memperkuat kendali Presiden Xi Jinping atas militer.
Perombakan terbaru, yang mencakup pengusiran dua tokoh militer paling senior di Tiongkok, Zhang Youxia dan Liu Zhenli, dari Partai Komunis maupun militer, telah memicu pengawasan yang lebih ketat di ranah militer dan politik. Perkembangan ini terjadi di tengah langkah Beijing yang meningkatkan pengerahan militer di sekitar Taiwan serta di wilayah-wilayah sengketa di Laut Tiongkok Selatan dan Laut Tiongkok Timur sembari mempercepat modernisasi PLA.
Dilansir Nilepost, Minggu (25/10/2026), pencopotan Zhang Youxia tergolong sangat signifikan. Sebagai putra dari seorang rekan dekat ayah Xi Jinping, ia dianggap sebagai sekutu militer Xi yang paling berpengaruh dan menjabat sebagai wakil Xi di Komisi Militer Pusat (CMC), badan komando militer tertinggi di negara tersebut. Ia juga merupakan perwira PLA paling senior yang memiliki pengalaman tempur nyata, setelah sempat bertugas dalam perang Tiongkok melawan Vietnam pada tahun 1979.
Pembersihan ini telah menciptakan kekosongan kepemimpinan. Puluhan perwira yang relatif junior telah ditempatkan di posisi-posisi senior, baik di dalam CMC, komando wilayah (teater), maupun berbagai matra militer. Sementara itu, lima posisi dalam panel kepemimpinan CMC yang beranggotakan tujuh orang hingga kini masih kosong.
Memperkuat Kendali Xi
Penyingkiran anak didik Zhang, beserta pihak-pihak yang berafiliasi dengan mantan komisaris politik militer Miao Hua, telah semakin memperkuat kendali Xi atas PLA.
Kampanye antikorupsi Xi, yang diluncurkan setelah ia berkuasa pada tahun 2012, telah menjangkau partai, pemerintahan, dan militer. Menurut para analis, apa yang awalnya lebih banyak berfokus pada pemberantasan korupsi dan penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa, kini semakin kental dengan dimensi politik.
