Menteri Siti: Tata Kelola Karbon Merupakan Kunci Jaga Kedaulatan Negara
Karena kendali pengelolaannya sudah berpindah ke pihak lain di luar negeri dan dalam hal contoh ini yaitu di Hong Kong.
“Padahal, pemegang izin mendapat izin dari Pemerintah RI dengan segala kewajibannya, yang tidak dapat dilaksanakan dan bahkan telah mengalihkan izin kepada pihak lain di luar negeri,”ungkapnya.
Dengan kondisi pelanggaran atas perizinan kawasan hutan serta ketidak-taatan dalam aturan, maka kepada perusahaan yang demikian, Pemerintah telah menjatuhkan sanksi pencabutan dan pembekuan.
Kondisi ini memberikan gambaran bahwa terjadi pengalihan konsesi ke luar negeri tanpa diketahui oleh pemerintah, tanpa kendali pemerintah, karena tidak mengikuti aturan dengan alasan merupakan kegiatan offset carbon voluntary.
“Bisa dibayangkan apabila pemegang izin definitif konsesi karbon yang saat ini luasnya telah mencapai 215 ribu ha izin definitif 6 perusahaan dan sedang berproses menjadi sekitar 80 unit konsesi karbon dengan luas bisa mencapai di atas 2 juta ha, maka bisa terjadi pengalihan areal hutan negara ke luar negeri tanpa kendali dan tidak diketahui oleh pemerintah atas alasan voluntary,” urai Siti.
