JAKARTA - Pasca pilpres 2024, PDIP memandang, bangsa ini memiliki banyak pekerjaan rumah (PR) untuk mengembalikan sistem hukum di Indonesia. Itu yang menjadikan sikap PDIP terhadap keberlangsungan demokrasi di Indonesia.
"Jadi kalau sikap politik partai, tantangan ke depan tidaklah ringan, tentu juga bagaimana beratnya PR untuk membangun sistem hukum yang berkeadilan karena menurut saya, hukum itu sekarang versus hukum," ujar Megawati di Rakernas V PDIP, di Beach City Internasional Stadium Ancol, Jakarta Utara, Minggu (26/5/2024).
Dia melihat kini justru hukum vs hukum. Seba hukum yang mengandung kebenaran, berkeadilan, melawan hukum yang dimanipulasi. Sebagai contoh seperti yang terjadi di Mahkamah Konstitusi (MK).
BACA JUGA:
"Ini padahal ya hukum dan hukum. Ini kejadian di MK, di KPK, gitu loh. Terus di KPU," sambungnya.
Dia juga menyoroti Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dianggap mudah diintervensi oleh segelintir pihak.