Junta Militer Burkina Faso Umumkan Perpanjang Kekuasaan Selama 5 Tahun
Sejak tahun 2015, pemberontak jihad yang berafiliasi dengan Al-Qaeda dan kelompok ISIS telah melancarkan pemberontakan besar-besaran yang telah menewaskan ribuan orang dan membuat jutaan orang mengungsi.
Pada bulan September 2022, Kapten Traoré menggulingkan Kolonel Damiba, dengan alasan bahwa kudeta kedua diperlukan karena Kolonel Damiba sendiri tidak mampu mengatasi pemberontakan.
Kapten Traoré berjanji untuk memperbaiki situasi keamanan yang buruk di negara itu dalam waktu dua hingga tiga bulan dan memulihkan pemerintahan sipil dalam waktu 21 bulan.
Namun sejak janji tersebut dikeluarkan, Kapten Traoré telah memperingatkan bahwa pemilihan umum bukanlah sebuah prioritas sampai wilayah tersebut direbut kembali dari pasukan jihad sehingga seluruh warga negara dapat memilih.
Kantor berita AFP melaporkan berdasarkan piagam baru, kuota tidak lagi digunakan untuk menentukan kursi di majelis bagi anggota partai tradisional.
Sebaliknya, “patriotisme” dinilai akan menjadi satu-satunya kriteria dalam memilih wakil rakyat.
Keputusan yang diambil pada konsultasi nasional pada Sabtu (25/5/2024)terjadi dengan cepat. Laporan media lokal mengindikasikan bahwa partai politik tidak hadir pada awal pertemuan.
Kelompok internasional dan hak asasi manusia, termasuk Uni Eropa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menuduh Burkina Faso melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang serius dalam perjuangannya melawan kelompok Islam, termasuk pembunuhan tanpa pandang bulu dan penghilangan paksa puluhan warga sipil.
(Susi Susanti)
