Praperadilan Gus Mudhlor Ditolak PN Jaksel
JAKARTA - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menggelar sidang gugatan praperadilan yang diajukan oleh Bupati nonaktif Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor pada Rabu (5/6/2024) ini beragendakan putusan. Hasilnya, hakim menolak permohonan praperadilan tersebut.
"Mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi yang diajukan Pemohon dalam pokok perkara. Satu, menolak permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon," ujar Hakim Hakim Tunggal, Raditya Baskoro saat membacakan putusan praperadilan di persidangan, Rabu (5/6/2024).
Hakim tunggal yang menangani perkara tersebut memutuskan untuk menolak permohonan praperadilan yang diajukan Gus Mudhlor. Pasalnya, hakim menilai tindakan KPK yang telah menetapkan Bupati nonaktif Sidoarjo tersebut sebagai tersangka kasus dugaan pemotongan insentif ASN BPPD Sidoarjo telah sesuai dengan aturan dan sah menurut hukum.
Sekedar diketahui, Bupati nonaktif Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor mengajukan permohonan praperadilan atas sah tidaknya penetapan tersangkanya di kasus dugaan pemotongan insentif ASN BPPD Sidoarjo oleh KPK ke PN Jakarta Selatan. Dalam gugatannya, dia meminta hakim PN Jakarta Selatan menggugurkan status tersangka dan penahanannya itu.
"Permohonan kita ada dua alasan pokok, pertama penetapan tersangka itu tidak sah karena tidak memenuhi minimal cukup 2 alat bukti. Otomatis penetapan tersangka tidak sah, maka harusnya penahanan itu kami juga memohonkan agar itu tidak sah," kata pengacara Gus Mudhlor, Mustofa Abidin.
Menurut Mustofa, alasan kliennya mengajukan praperadilan lantaran KPK menetapkan Gus Mudhlor sebagai tersangka tidak sah, tidak sesuai aturan, dan tak memenuhi alat bukti yang cukup. Selain itu, kliennya juga belum pernah diperiksa sebagai calon tersangka oleh KPK.
"Kami sebagai Pemohon pastinya optimis (gugatan praperadilannya) akan diterima," tuturnya.
(Awaludin)
