Tak Ada Pelanggaran HAM, AS Cabut Larangan Pasokan Senjata dan Pelatihan Terhadap Brigade Azov Ukraina
UKRAINA - Amerika Serikat (AS) telah mencabut larangan yang sudah lama berlaku terhadap pasokan senjata dan pelatihan bagi Brigade Azov di Ukraina. Sebelumnya AS melarang kelompok ini karena kontroversi mengenai dugaan hubungan dengan kelompok sayap kanan.
Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri mengatakan kepada BBC bahwa proses pemeriksaan tidak menemukan bukti pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan brigade tersebut.
Berbicara tanpa mau disebutkan namanya, juru bicara departemen luar negeri mengatakan kepada BBC bahwa Washington menerapkan proses pemeriksaan terhadap Brigade Azov Pasukan Khusus ke-12 Garda Nasional Ukraina dan tidak menemukan bukti pelanggaran berat hak asasi manusia yang dilakukan.
“Disinformasi Rusia berupaya untuk menggabungkan Unit Garda Nasional Ukraina dari Brigade Pasukan Khusus ke-12 Azov dengan milisi yang dibentuk untuk membela Ukraina dari invasi Rusia pada tahun 2014, yang disebut Batalyon Azov,” tambah juru bicara tersebut.
Berdasarkan “Hukum Leahy” Amerika, yang disponsori pada tahun 1997 oleh Senator Patrick Leahy, sebuah temuan bahwa unit militer asing telah melakukan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia berarti unit tersebut dapat diputus dari bantuan militer AS.
Pemerintah AS mengatakan mereka menganggap penyiksaan, pembunuhan di luar proses hukum, penghilangan paksa dan pemerkosaan sebagai jenis pelanggaran ketika menerapkan undang-undang tersebut.
Menanggapi keputusan AS tersebut, Brigade Azov mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa kebohongan tentang Azov, yang telah disebarkan oleh rezim Kremlin di Barat selama bertahun-tahun, mendapat pukulan telak hari ini.
“Menerima senjata Barat dan pelatihan dari AS tidak hanya akan meningkatkan kemampuan tempur Azov, namun yang paling penting, akan berkontribusi pada pelestarian kehidupan dan kesehatan personel brigade,” uajrnya.
Sebuah batalion milisi sukarelawan bernama Azov awalnya dibentuk pada Mei 2014 untuk melawan pasukan yang didukung Rusia di wilayah Donbas timur Ukraina. Belakangan pada tahun itu, mereka sempat dimasukkan sebagai resimen terpisah di kementerian dalam negeri Ukraina sebelum dipindahkan ke Garda Nasional.
AS melarang resimen tersebut menerima senjata AS karena diduga terkait dengan kelompok sayap kanan.
Pada 2016, sebuah laporan PBB menuduh resimen Azov melakukan penjarahan properti sipil, yang menyebabkan pengungsian di Ukraina timur.
(Susi Susanti)
