"Presiden itu harus ikut (mengevaluasi) kalau negara ini mau tertib, harus diikuti karena dia berdasar (terpilih) hasil pemilu yang sah gitu. Pemilu itu kan perlunya memilih pimpinan yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk menentukan sesuatu yang harus diikuti, kan gitu. Nah klo setiap orang kalah pemilu, saya ndak ikut, ya tetap aja ikut. Misalnya kenaikan pajak. Wah saya ndak milih itu, ndak mau bayar (pajak), wah ya ditangkap," ungkapnya.
BACA JUGA:
Mahfud menganggap, evaluasi dan arahan-arahan sangat Presiden diperlukan untuk meningkatkan sistem hukum di Indonesia. Sehingga, aparat hukum bisa bertindak berdasarkan prosedur-prosedur hukum.
"Itu cara kita berdemokrasi dengan cara berkeadaban. Karena kemarin saya bilang itu demokrasi harus berkeadaban, keadabannya di mana? Tegakkan hukum dengan baik. Karena demokrasi tanpa hukum itu liar dan anarkis. Tapi hukum tanpa demokrasi itu sewenang-sewenang, suka-suka aja," pungkasnya.
(Salman Mardira)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.